Bandung. Suararadarcakrabuana.com — Wacana revolusioner terkait tata kelola pendapatan daerah dilontarkan oleh Dedi Mulyadi. Sebab ia mengusulkan agar skema Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihilangkan dan diganti dengan sistem jalan berbayar di seluruh ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rencana tersebut disampaikan Dedi dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Barat pada Senin (11/5/2026). Ia mengklaim perubahan skema ini akan menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi bagi masyarakat.
“Pajak kendaraan bermotor dihilangkan, diganti dengan jalan berbayar. Jadi masuk jalan provinsi yang kualitasnya setara jalan tol, baru bayar,” ujar Dedi.
Dedi juga menekankan bahwa skema Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar ini membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran. Namun ia juga memberikan catatan penting.
“Mobil yang dipakai dan tidak dipakai bayar pajaknya sama (saat ini). Kalau jalan berbayar, siapa yang menggunakan jalan provinsi, dia yang bayar,” ujar Dedi.
“Seluruh jalan provinsi harus memenuhi syarat seperti jalan tol. Kualitasnya harus setara dulu,” tambahnya.
Selain itu juga, Dedi Mulyadi memastikan sistem penagihan nantinya tidak akan menghambat laju kendaraan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengadopsi teknologi digital otomatis yang mampu mendeteksi kendaraan tanpa perlu berhenti di gerbang transaksi.
Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian akademik. Berbagai pihak dilibatkan termasuk pakar transportasi, akademisi, Dinas Perhubungan, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
Wacana jalan berbayar sendiri sebenarnya pernah mencuat di Jawa Barat pada tahun 2017 silam untuk wilayah penyangga Jakarta seperti Depok. Namun usulan kali ini terasa lebih berani.
“Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi. Kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Wacana Dedi Mulyadi yang akan hapus pajak kendaraan bermotor saat ini masih menjadi sorotan. Sang gubernur disebut tengah mengkaji jalan provinsi berbayar sebagai penggantinya.
Wonk Alit
