BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan pengetatan belanja internal barang dan jasa.
Sebaliknya, anggaran daerah akan difokuskan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan kebutuhan dasar publik hingga akhir 2025.
Menurut orang nomor satu di Jabar itu, langkah tersebut demi memastikan uang rakyat benar-benar kembali dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengalir terus dari kas Provinsi Jawa Barat. Kami melakukan pengetatan belanja barang dan jasa. Ini lagi kunci sama saya, enggak boleh keluar. Kami blong tanpa rem belanja modal,” ucap Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (21/10/2025).
Dedi menargetkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Jawa Barat yang biasanya mencapai Rp 1,7 triliun per tahun dapat ditekan drastis hingga di bawah Rp 100 miliar.
“Pada tahun ini, kami menargetkan agar silpa Provinsi Jawa Barat bisa di bawah Rp 100 miliar. Kami berharap bahkan bisa terserap silpanya di bawah Rp 50 miliar atau Rp 20 miliar,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tetap dijaga agar kas daerah tidak benar-benar kosong. Hal tersebut dikhawatirkan akan ada peristiwa-peristiwa penting yang harus diantisipasi.
Menurut Dedi, percepatan belanja publik menjadi kunci penggerak ekonomi di daerah sehingga pajak yang dibayar rakyat harus diimbangi dengan peredaran uang yang cepat di lapangan.
“Rakyat sudah bayar pajak, pengusaha juga bayar pajak. Kalau uang terlalu lama mengendap, ekonomi tidak bergerak. Maka, uang harus cepat keluar,” tuturnya.
Dedi menambahkan bahwa prinsip efisiensi dan optimalisasi anggaran itu bukan hal baru baginya. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode, ia mengaku telah menerapkan kebijakan serupa.
Dengan target ambisius itu, Dedi ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD Jawa Barat bekerja nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengendap di rekening kas daerah.
“Paling tinggal Rp 3 juta. Begitu juga di provinsi, saya targetkan tidak boleh ada silpa. Semua harus terdistribusi dengan baik,” pungkasnya.
Redaksi ; RS,SH
