Jawa Barat. Suararadarcakrabuana.com – Skema Program Ketahanan Pangan yang digagas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dinilai sukses dan efektif. Tak heran, Mabes Polri kini menjadikan skema tersebut sebagai percontohan (role model) nasional dalam upaya memperkuat ekosistem pertanian, khususnya pada komoditas jagung pakan ternak.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Rapat yang dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Langgeng mengungkapkan,
langkah ini diambil setelah melihat evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia tercatat berhasil menekan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi. Rapat koordinasi ini adalah upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik lagi,” ujar Langgeng.Jabar Jadi BarometerDalam pemaparannya,
Langgeng secara spesifik menyoroti keberhasilan implementasi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pola pendampingan yang dilakukan Polda Jabar dinilai mampu menjadi jembatan efektif bagi kelompok tani (Poktan) dalam mengatasi kendala klasik: permodalan.
“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di sana, para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” tuturnya.
Polri, melalui Himbara, memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian di tahun 2026, termasuk untuk ekosistem jagung.
Perang Melawan TengkulakTak hanya di hulu, skema ini juga mengamankan petani di hilir. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri memastikan stabilitas harga agar petani tidak lagi menjadi korban permainan harga tengkulak.Kerja sama dengan Perum Bulog menjamin penyerapan hasil panen dengan harga yang menguntungkan.
Mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog per 12 Januari 2026, target pengadaan jagung cadangan pemerintah dipatok 1 juta ton dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
”Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian di angka Rp6.400 per kilogram,” kata Langgeng.
Empat Jurus Polda JabarDikonfirmasi terpisah, Karo SDM Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Fadly Samad menjelaskan secara rinci mengenai “dapur pacu” program yang dijalankan pihaknya hingga dilirik nasional.
Fadly memaparkan, Biro SDM Polda Jabar menerapkan empat skema utama dalam mengawal ketahanan pangan nasional di Tanah Pasundan.
“Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga lewat program ‘Keroyok Bareng Rame-rame’. Konsepnya, satu Polsek mengelola dua hektare lahan,
Skema kedua, lanjut Fadly, adalah pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sangat rendah, yakni 1,5 persen. Bantuan ini tidak berbentuk uang tunai, melainkan kebutuhan riil pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat mesin pertanian (alsintan).
”Ketiga, kami mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal di tingkat petani. Dan keempat, pemanfaatan lahan tidur milik PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” katanya
Wonk Alit/SRC
