Indramayu, Suararadarcakrabuana.com – Sebanyak 317.133 warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang masuk daftar penerima bantuan pangan (PBP) akan menerima bantuan beras pemerintah sebanyak 30 kilogram (kg) sekaligus.
Bantuan tersebut merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 yang ditargetkan mulai disalurkan sebelum 17 Agustus 2026.
Menjelang penyaluran, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu bersama Perum Bulog dan Satgas Pangan mengecek stok serta kualitas beras di gudang filial Desa Leuwigede, Kecamatan Widasari, Senin (10/8/2026).
Kepala DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Heryanto mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi layak dan siap didistribusikan.
Sugeng mengungkapkan bantuan pangan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) masih sangat dibutuhkan masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan di sejumlah wilayah Indramayu yang masih memasuki masa paceklik dan baru memasuki musim tanam.
“Dengan adanya program bantuan dari pemerintah ini, kami tentu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Bapanas dan menteri pertanian. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya warga Kabupaten Indramayu,” kata Sugeng.
Sugeng menyampaikan seluruh beras yang akan disalurkan berasal dari hasil penyerapan gabah petani di Kabupaten Indramayu. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan produksi pertanian lokal mampu memenuhi kebutuhan program bantuan pangan pemerintah.
“Tidak ada beras dari luar Indramayu, apalagi beras impor,” ujarnya.
Pemerintah juga mencatat peningkatan jumlah penerima bantuan dibandingkan penyaluran sebelumnya.
Kepala Perum Bulog Cabang Indramayu Apip Wijaya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan pada alokasi Juli-September 2026 mencapai 317.133 PBP. Angka tersebut meningkat 3.004 penerima dibandingkan alokasi Februari-Maret 2026 yang tercatat sebanyak 314.129 PBP.
“Secara keseluruhan di Indramayu ada kenaikan sebanyak 3.004 PBP dibandingkan alokasi sebelumnya pada Februari-Maret,” kata Apip.
Ia menjelaskan penyaluran akan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan sehingga setiap penerima manfaat memperoleh total 30 kilogram beras.
“Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 3 bulan, jadi masing-masing PBP langsung menerima 30 kilogram beras,” ujarnya.
Bulog bersama DKPP akan melakukan sosialisasi kepada para camat dan pemerintah desa terkait mekanisme penyaluran sebelum distribusi dimulai. Distribusi ditargetkan mulai berjalan sebelum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
“Mekanismenya pada dasarnya sama seperti alokasi sebelumnya. Kami akan bagikan undangan, lalu KPM datang ke titik bagi. Ada dokumentasi serah terima berbasis by name by address serta pendokumentasian melalui aplikasi oleh petugas distribusi di desa,” jelas Apip.
Bulog masih mengantisipasi sejumlah kendala yang kerap muncul saat penyaluran bantuan, terutama berkaitan dengan validitas data penerima manfaat. Koordinasi dengan pemerintah desa akan diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
“Kendala di lapangan biasanya terkait data, seperti adanya penerima yang sudah meninggal dunia atau nama yang sama dalam satu desa dengan alamat yang kurang spesifik. Nanti kita sinergikan bersama perangkat desa agar penyaluran tepat sasaran,” pungkasnya. (11/8/2026)
Wonk Alit/SRC
