BANDUNG, Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait aksi walk out yang dilakukan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).
Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan martabat DPRD Jabar. Menanggapi tindakan fraksi PDI-P, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.
Sepertinya Miskomunikasi soal Dedi Mulyadi Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
“Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak,” ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dedi juga menilai bahwa sikap walk out tersebut merupakan bentuk ekspresi dari partai politik dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Suasana rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk) dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).(Humas Jabar)
Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang biasa dalam sistem demokrasi.
“Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD Jabar melakukan aksi walk out saat rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa mengenai kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan, pengelolaan barang milik daerah, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aksi tersebut dipicu oleh interupsi dari salah satu kader PDI-P, Doni Maradona Hutabarat.
Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi Doni menyatakan bahwa pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi saat Musrenbang di Cirebon sangat menyinggung dan melukai marwah DPRD Jabar. Oleh karena itu, ia mendorong Gubernur untuk memberikan klarifikasi.
“Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat,” ujar Doni dalam ruang rapat paripurna.
Humas jabar
Redaksi ; RS,SH
