BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp28,78 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
“Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun, sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp285,99 miliar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Target pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,85 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp9,90 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp23,86 miliar.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-dampingi-ibu-karawang-terkait-kasus-fidusia/
Struktur Belanja Daerah dalam RAPBD 2026, alokasi belanja daerah dibagi menjadi empat komponen utama, yakni:
- Belanja Operasi sebesar Rp18,99 triliun
- Belanja Modal sebesar Rp2,90 triliun
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp251,51 miliar
- Belanja Transfer sebesar Rp6,34 triliun
Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa proporsi anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Dari sisi pembiayaan daerah, Pemprov Jabar memproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp380,82 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp666,81 miliar, dengan rincian:
- Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp100 miliar
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp566,81 miliar
“Dengan demikian, terdapat selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, tetapi hal itu masih dalam batas wajar untuk menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Herman Suryatman.
Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa arah kebijakan RAPBD 2026 tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis akan terus berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui RAPBD 2026 ini, diharapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat dapat terus terjaga
Redaksi ; Wonk Alit
