Karawang. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) memberikan peringatan keras. Hal ini tertuju pada perusahaan tambang pabrik semen di kawasan karst di Karawang Selatan.
KDM menyampaikan hal ini saat kunjungan kerja. Ia didampingi Wakil Bupati Karawang dan jajaran UPTD Karawang meninjau lokasi pertambangan batu kapur di wilayah Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Kamis (30/4/2026).
Dalam momen tersebut, KDM memfokuskan pada evaluasi kepatuhan perusahaan. Perusahaan tambang pabrik semen telah menyepakati beberapa poin dalam dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
KDM juga mengevaluasi terkait legalitas perizinan operasional. Maka dari itu, ia memperingatkan bahwa Pemprov Jabar tidak akan menoleransi jika ada yang melanggar aspek lingkungan.
“Kita tidak ingin perizinan hanya menjadi formalitas,” ujar KDM dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (2/5/2026)kemarin.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) saat lihat kepulan asap hitam pekat dari pembakaran tambang batu kapur untuk pabrik semen di Karawang Selatan pada April 2025 Sumber.
Tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel Lebih lanjut, KDM menegaskan, perizinan mengenai usaha tidak mudah disetujui oleh pemerintah.
Keberadaan tambang batu kapur sangat berakibat fatal pada kondisi lingkungan. Pembakaran batu kapur menjadi perhatian utama bagi masyarakat di wilayah Karst Pangkalan, terutama di Karawang Selatan. Hasil pembakaran itu mengakibatkan asap hitam tebal.
Kepulan asap hitam yang begitu pekat dapat mencemari lingkungan. Ironisnya, hal ini juga potensi mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi memastikan perizinan tidak sekadar menjadi formalitas. Ia menginginkan perusahaan tambang pabrik semen mematuhi setiap poin tertera dalam AMDAL
. “Peninjauan ini adalah bentuk nyata bahwa setiap poin dalam AMDAL harus dilaksanakan di lapangan,” terangnya.
Dedi Mulyadi mengultimatum perusahaan yang menjalani pertambangan batu kapur. Mulai dari Kecamatan Pangkalan hingga Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, Pemprov Jabar mengambil langkah tindakan tegas.
Hal ini terjadi jika ada yang merusak lingkungan. Ia menambahkan, perizinan usaha tambang bersifat ketat. Ada batas-batas untuk operasional, ada yang dilarang menjadi tempat aktivitas pertambangan di kawasan Karawang Selatan.
Pasalnya, Karawang Selatan sebagai kawasan karst khususnya Karst Pangkalan, kawasan ini memiliki bentangan alam berbatu kapur. Di sisi lain, kawasan ini mempunyai peran ekologis dan geologis yang sangat penting.
Maka dari itu, Karst Pangkalan ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di mana kaawasan ini bagian dari lindung geologi nasional. Kawasan ini sangat vital. Contoh sederhananya menjadi penopang air, habitat satwa hingga ruang hidup untuk warga sekitar.
Aktivitas pertambangan secara masif mengancam kerusakan lingkungan. Bahkan, aktivitas ini juga berdampak pada pengurangan sumber daya air.
“Jika ada perusahaan yang terbukti merusak jalur mata air atau melanggar batas koordinat izin, kami akan ambil tindakan tegas sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya.
Dedi Mulyadi Soroti Kondisi Jalan Akibat Aktivitas Pertambangan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) didampingi jajaran Pemkab Karawang meninjau lokasi tambang batu kapur untuk pabrik semen di kawasan Karst Karawang
Dedi Mulyadi menyinggung kondisi area jalan. Jalan di Karawang Selatan sudah banyak yang hancur akibat menjadi perlintasan kendaraan besar dari perusahaan tambang. Ironisnya, kata Dedi Mulyadi, kondisi jalan tidak terawat alias kotor.
Hal itu akibat sebagai perlintasan truk hingga kontainer perusahaan tambang. Gubernur Jabar ini menyoroti pergerakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Ia heran tidak ada petugas kebersihan beraktivitas menjaga area jalan di Karawang Selatan tetap bersih.
“Petugas kebersihannya nggak ada di jalan. Enggak sampai ada 1 kilometer jauhnya, ada seorang Gubernur tapi terlihat sedang tidak bekerja,” sentil Dedi Mulyadi.
KDM juga memperingatkan agar pegawai di lapangan tidak boleh mempunyai kebiasaan membuat video dan foto. Ia memahami hal itu sebagai bukti mereka telah bekerja sesuai tuugasnya.
“Pegawai di lapangan jangan punya kebiasaan suruh divideo sama difoto. Nanti laporan itu hanya akan berisi video dan foto. Enggak usah! Pokoknya harus bersih jalannya, kalau bisa dicek pakai drone buat pantaunya,” paparnya.
Ia meminta minimal UPTD harus memeriksa secara berkala. Minimal berkeliling untuk memastikan kebersihan jalan di Karawang Selatan tetap terjaga dengan baik.
“Cukup itu pakai motor. Berarti mandornya nggak kerja, kumpulkan mandornya. Jelek jalannya,” ucapnya.
Dalam hal ini, Pemprov Jabar dan Pemkab Karawang sepakat membenahi area jalan di Karawang Selatan, baik di jalur pertambangan hingga jalur ke masyarakat yang terdampak.
Wonk Alit/SRC
