BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, langsung meluapkan kekesalannya saat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung.
Pria yang akrab disapa KDM ini langsung ‘menyemprot’ pihak yang dinilai menjadi biang kerok kekacauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kedatangan orang nomor satu di Jabar ini disambut histeris oleh puluhan orang tua siswa yang telanjur panik. Mereka langsung mengadukan berbagai keluhan teknis dan kendala aplikasi pendaftaran yang eror selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.
Dedi Mulyadi menilai, sengkarut pelaksanaan SPMB atau PPDB tahun ini murni bersumber dari masalah teknis aplikasi pendaftaran, bukan karena regulasi yang salah.
Gubernur Jabar mengungkapkan kejengkelannya karena sistem aplikasi SPMB tahun ini justru dibangun ulang dari nol oleh oknum tertentu, bukannya menyempurnakan fitur sistem lama yang sudah teruji pada tahun-tahun sebelumnya. Akibat cacat produksi ini, ia menegaskan akan segera memanggil pihak pengembang (developer) aplikasi.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/pemprov-jabar-raih-penghargaan-pemda-terbaik/
“Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Karena ketentuan Gubernur, seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis (Disdik). Aplikasi itu harus dibuat atau terintegrasi oleh Diskominfo,” ucap KDM dengan nada tegas.
Guna menyelesaikan kekacauan di tengah masyarakat, Pemprov Jawa Barat memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem IT yang digunakan.
Dedi menegaskan, dirinya ingin membongkar siapa pihak ketiga atau tim yang bertanggung jawab di balik pembuatan aplikasi eror tersebut.
“Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat,” pungkas Dedi sembari menenangkan para orang tua murid.
Selain menyoroti masalah aplikasi eror, juga menantang masyarakat untuk berani melaporkan praktik jual beli kursi maupun kecurangan lainnya dalam proses seleksi masuk sekolah negeri di Jawa Barat.
Namun, ia meminta setiap laporan harus disertai data hitam di atas putih dan identitas yang jelas, bukan sekadar menyebarkan isu tanpa bukti di media sosial agar bisa langsung diseret ke jalur hukum.
“Di mana? Sebutin. Jangan isu. Sok sebutin! Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum,” ujar Dedi.
Dedi memastikan bahwa dalam pelaksanaan SPMB 2026, aturan berlaku adil bagi semua golongan tanpa pandang bulu, termasuk bagi kalangan keluarga pejabat.
“Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus,” ucapnya memungkasi pembicaraan.
Wonk Alit/SRC
