CIREBON.Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) terus mematangkan persiapan pelaksanaan program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi ancaman banjir rob dan sedimentasi di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura).
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pembahasan bersama jajaran BOPPJ dilakukan untuk menyampaikan rencana pembangunan sekaligus mengumpulkan berbagai data dan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, Giant Sea Wall merupakan bagian dari program strategis nasional yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir Pantura dari dampak perubahan lingkungan yang semakin meningkat.
“Program ini merupakan salah satu program strategis nasional untuk menangani kawasan pesisir Pantura agar dampak rob dan sedimentasi tidak semakin besar,” kata Iing di Cirebon, Jumat (12/6).
Iing menjelaskan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon masuk dalam tahap kedua pelaksanaan Giant Sea Wall. Sebelumnya, pemerintah memprioritaskan pembangunan proyek serupa di wilayah Jakarta dan Semarang yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap ancaman rob.
Saat ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait masih melakukan pendataan serta kajian teknis untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan desain proyek yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Ia menyebutkan, berdasarkan rencana yang telah disusun, pelaksanaan konstruksi paling cepat dapat dimulai pada akhir 2027 setelah seluruh proses perencanaan dan kajian selesai dilakukan.
“Kalau berdasarkan rencana, paling cepat pelaksanaannya pada akhir 2027 karena sekarang masih tahap pendataan dan analisis kebutuhan,” ujarnya.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/pemkab-cirebon-usulkan-gaji-pppk-ditanggung-pusat/
Hasil analisis awal menunjukkan wilayah pesisir Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon memerlukan penanganan yang serius karena menghadapi ancaman rob dan sedimentasi yang cukup tinggi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan pesisir, aktivitas ekonomi masyarakat, serta infrastruktur di kawasan pantai apabila tidak segera ditangani.
“Hasil analisis memang untuk wilayah kota dan kabupaten cukup signifikan sehingga harus segera ditangani juga,” kata Iing.
Dalam tahap persiapan, tim BOPPJ telah melakukan survei lapangan di sejumlah kawasan pesisir Kota Cirebon, termasuk wilayah Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Kejaksan. Survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting pantai serta kebutuhan pembangunan yang diperlukan.
Selain itu, proses kajian juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan di kawasan pesisir, di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pelindo, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan wilayah pesisir Cirebon.
Pemerintah Kota Cirebon berharap pembangunan Giant Sea Wall nantinya mampu mengurangi dampak rob dan sedimentasi sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang sekitar tujuh kilometer.
Selain melindungi lingkungan pesisir, proyek ini juga diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menjaga berbagai fasilitas publik yang berada di sepanjang kawasan pantai.
“Tujuannya mengurangi dampak rob dan sedimentasi sehingga kawasan pesisir tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa mendatang,” ujar Iing.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan perencanaan, pendataan, dan kajian teknis dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan Giant Sea Wall di wilayah Cirebon dapat direalisasikan dalam beberapa tahun mendatang.
(Wonk Alit/SRC)
