Bandung. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tradisi berutang untuk biaya hajatan dan pernikahan menjadi salah satu faktor yang mendorong warga berangkat ke luar negeri secara ilegal hingga rentan menjadi korban TPPO.
Dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI Periode 2025-2030 dan LPM Award 2026 di Gedung Asia Afrika Bandung, Jumat, Dedi mengatakan beban utang berbunga tinggi dari lembaga keuangan informal dapat mendorong warga memilih jalur tidak resmi.
Menurut dia, warga yang berangkat tanpa prosedur resmi berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum dan hak pengupahan yang layak selama bekerja di luar negeri.
“Tradisinya apa? Di antaranya adalah tradisi selamatan dan hajatan. Uang tidak punya, anaknya harus menikah, kemudian pinjam sana pinjam situ. Ketika meminjam bunganya 100 persen mereka terpaksa membayar. Bagi saya, kalau ada orang yang kerja seperti itu, itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan pemerintah yang belum bisa memberikan kesejahteraan,” kata Dedi.
Baca juga : https://www.suararadarcakrabuana.com/dedi-mulyadi-soroti-pkl-musiman-di-kota-bandung/
Dedi mengatakan persoalan warga Jawa Barat yang terlantar di luar negeri kerap bermula dari tekanan ekonomi di daerah asal yang dipengaruhi kebutuhan memenuhi tuntutan sosial dan tradisi masyarakat.
Ia mencontohkan pihaknya baru menangani pengaduan 12 warga Jawa Barat di Lombok Timur yang mengaku mendapat perlakuan buruk dan ketidaksesuaian pengupahan akibat prosedur pemberangkatan kerja yang tidak transparan.
Selain TPPO, Dedi menyoroti peredaran obat keras terbatas jenis tramadol yang menyasar pelajar sekolah menengah di lingkungan permukiman warga.
Ia juga menyoroti praktik perjudian yang dinilai berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dalam menangani berbagai persoalan tersebut, termasuk melalui pendekatan pertahanan semesta.
Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan memfasilitasi program pembinaan karakter dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman sosial.
“Problem hari ini adalah jaringan yang digerakkan. Seluruh program yang terjadi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata kriminalnya, tapi dari hak manusia dan sistem pertahanan semesta. Negara harus hadir membangun rasa berani untuk berbuat kebaikan,” ujar Dedi.
Wonk Alit/SRC
