BANDUNG.Suararadarcakrabuana.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata bertujuan memperbaiki akses dan konektivitas. Pembangunan infrastruktur juga harus mampu membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikan menanggapi kondisi Jawa Barat yang infrastrukturnya dinilai semakin baik, namun masih menghadapi persoalan tingginya angka pengangguran.
“Banyak yang menyampaikan bahwa di Jawa Barat pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi angka penganggurannya masih tinggi,” ujar KDM–panggilan akrabnya, dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Menurut KDM, pembangunan infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak pihak terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari pekerja konstruksi, sopir, hingga pemasok bahan baku.
“Ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur maka investasi akan mudah,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor sebelum menanamkan modal.
Menurutnya Investor akan melihat kesiapan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, listrik, telekomunikasi, jaringan gas hingga ketersediaan air bersih.
“Karena investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi. Nah ini akan menumbuhkan investasi. Dengan adanya investasi maka orang akan bekerja,” tutur Dedi.
Namun, masuknya investasi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah daerah, menurut Dedi, perlu memastikan sistem pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, masyarakat di sekitar kawasan industri memiliki peluang lebih besar untuk terserap sebagai tenaga kerja.
“Agar industri itu memiliki keberpihakan pada lingkungan karena lingkungannya, para pekerjanya berasal dari lingkungan. Dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri,” ucap KDM.
Di sisi lain, KDM menyebut kenaikan upah menjadi tantangan tersendiri bagi industri padat karya. Kenaikan biaya tenaga kerja dapat mendorong sebagian industri memindahkan kegiatan usahanya ke daerah lain maupun ke luar negeri.
“Sehingga kenaikan kesejahteraan melalui peningkatan upah seringkali berdampak pada apa? Beberapa industri padat karya pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Ini juga problem, sehingga kita harus membangun keseimbangan,” ujarnya.
Karena itu, KDM menilai peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya dilakukan melalui kenaikan upah. Pemerintah juga perlu menekan biaya hidup pekerja melalui penyediaan layanan publik yang terjangkau.
Pendidikan, air bersih, listrik, hingga transportasi publik disebut menjadi bagian penting dalam menekan pengeluaran masyarakat. Dengan biaya hidup yang lebih rendah, kesejahteraan pekerja diharapkan meningkat tanpa sepenuhnya bergantung pada kenaikan pendapatan.
“Yang menjadi problem adalah meningkatnya pendapatan tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengeluaran. Ini yang menjadi problem hari ini. Ini juga PR kita bersama yang harus diselesaikan secara bijak dan berpikirnya,” pungkasnya.(11/8/2026)
Wonk Alit/SRC
