Malaysia, Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Malaysia menolak usulan Bank Dunia untuk menaikkan harga bensin dan berkukuh menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) RON95.
Di Indonesia, BBM RON95 setara dengan Pertamax Green Pertamina, Shell V-Power, BP Ultimate, dan Vivo Revvo 95.
Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Penyediaan (2026) di Dewan Negara.
Anwar mengatakan, Bank Dunia mengusulkan agar harga semua jenis bensin dinaikkan menjadi 2,65 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 10.757 per liter.
“Dan kemudian memberikan subsidi untuk kategori tertentu,” kata Anwar, sebagaimana dilansir Malay Mail, Selasa (2/12/2025).
Anwar menyampaikan, dia dan anggota kabinet lain satu suara menolak usulan tersebut dan justru menurunkan harga.
Harga BBM RON95 adalah 1,99 ringgit Malaysia (Rp 8.078) per liter untuk warga negara Malaysia dan 2,60 ringgit Malaysia (Rp 10.554) per liter untuk warga negara asing.
Dia menuturkan, pemerintah tetap berkomitmen pada pendekatan subsidi tertarget untuk bensin RON95 dalam program Budi Madani RON95 (Budi95).
“Ini menunjukkan bahwa pendekatan kami (pemerintah) bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi rakyat. Alhamdulillah, subsidi RON95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif,” ujarnya.
Anwar, yang juga Menteri Keuangan, mengatakan bahwa penargetan subsidi yang komprehensif juga memastikan bahwa mayoritas warga negara terus menerima bantuan. Hal tersebut, paparnya, sekaligus memerangi kebocoran subsidi kepada non-warga negara dan penggunaan bisnis.
“Ketika pemerintah mengakhiri subsidi untuk ayam dan telur dan mempertahankan harganya, pemerintah memastikan harga tetap stabil, pasokan mencukupi, dan masyarakat tidak terdampak,” ujar Anwar.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk tidak menerapkan pajak baru, melainkan untuk meningkatkan tata kelola, menargetkan subsidi, dan memperkuat kepatuhan pajak. Biasanya, ketika pengeluaran tambahan diumumkan, pemerintah akan mengenakan pajak baru.
Namun, Anwar menyampaikan bahwa dalam situasi ini, Malaysia dapat meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan tanpa menerapkan pajak baru.
Hal ini, jelas Anwar, karena subsidi yang ditargetkan dan beberapa langkah lain seperti penghematan dan pencegahan kebocoran.
“Jika pemerintah federal dapat melakukan hal ini, saya ingin mendesak pemerintah negara bagian untuk melakukan hal yang sama dan berhati-hati agar langkah-langkah dan perpajakan baru tidak membebani masyarakat,” ucap Anwar.
RED
