Majalengka. Suararadarcakrabuna.com – Pemda Majalengka mulai menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, terkait penertiban aset dan ruang milik jalan provinsi.
Melalui kegiatan yang dilakukan Satpol PP dan Damkar, sosialisasi pembongkaran bangunan liar dilakukan secara persuasif di sepanjang jalur provinsi Majalengka–Kadipaten.
Kegiatan yang melibatkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Wilayah VI tersebut menyasar bangunan dan lapak yang berdiri di atas fasilitas umum.
Kegiatan penertiban dimuulai dari kawasan Pasar Kadipaten hingga Doar Liangjulang. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar, bahu jalan, dan saluran air yang selama ini digunakan tidak sesuai peruntukan.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka Toto Prihatno, didampingi Kabid Trantibum Iyan, mengatakan langkah tersebut merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Gubernur Jawa Barat dalam rangka penataan ruang milik pemerintah provinsi.
“Ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat. Kami mengedepankan sosialisasi secara humanis terlebih dahulu agar masyarakat memahami tujuan penertiban ini,” kata Toto saat dihubungi, (9/2/2026).
Ia menjelaskan, para pemilik bangunan diberi kesempatan untuk membongkar secara mandiri hingga batas waktu yang ditentukan, yakni hari Senin mendatang. Jika tidak diindahkan, penertiban akan dilakukan secara tegas oleh petugas.
“Apabila sampai batas waktu tidak dibongkar secara mandiri, kami akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan milik provinsi,” tegasnya.(9/2/2026)
Menurut Toto, keberadaan bangunan liar di sepanjang jalur tersebut tidak hanya mengganggu estetika kawasan, tetapi juga berpotensi menghambat arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Toto, pedagang di sekitar Pasar Kadipaten telah memahami kebijakan pemerintah tersebut, namun mereka berharap ada solusi bagi pelaku usaha kecil.
Wonk Alit/SRC
