BANDUNG.Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai rencana akan membeli radar sebagai alat oendeteksi bencana dan sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi cuaca ekstrem yang sedang melanda kota/kabupaten di Jabar.
Gubernur Jabar Dedi Nulyadi mengakui bahwa pemprov sampai saat ini belum memiliki radar khusus, sementara bencana alam banyak terjadi di pengujung tahun. Oleh karena itu, keberadaan radar tersebut penting untuk melakukan deteksi dini potensi bencana di daerah tersebut.
“Mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kami Pemda Jabar itu memiliki radar, karena selama ini enggak punya radar ternyata,” kata Dedi seusai apel siaga bencana di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11).
Menurut Dedi, radar itu akan dibeli dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jabar. Adapun nantinya radar bakal dioperasikan secara penuh oleh BMKG untuk mendeteksi potensi peristiwa kebencanaan di wilayah Jabar.
“Nah, kami akan memiliki radar dibiayai Pemda Jabar dan teknisnya dari BMKG, sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi,” ungkap Dedi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu mengeklaim rencana pembelian radar menggunakan APBD Provinsi Jabar ini sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan baik.
“Semua ini berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mana kami melakukan realokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat. Walaupun ada pemotongannya juga,tepat saya lihat,” katanya.
Mantan anggota DPR RI itu menilai seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan kebencanaan selalu ramai setelah bencana itu datang. Menurutnya, hal itu bisa diminimalisasi dengan proses mitigasi yang kuat.
Belum lagi, kata Dedi, sebagian masyarakat Jabar selama ini masih banyak yang mengabaikan prediksi cuaca dari BMKG. Padahal, hal tersebut penting untuk mengatasi risiko dampak kebencanaan.
“Mudah-mudahan ini tidak selalu ribut ketika sudah terjadi bencana, tetapi kita justru siaga sebelum terjadi bencana. Dan ada satu hal, orang Indonesia ini enggak percaya sama BMKG. Orang Indonesia ini enggak percaya pada perkiraan bencana, tidak percaya pada early warning, enggak percaya, tetapi lamun ngges batu ka hulu (tetapi kalau batu sudah kena kepala) baru percaya. Nah ini harus dibetulin,” jelasnya.
Belum lagi, lanjut dia, soal beberapa warga yang tinggal di titik rawan bencana, kerap kali enggan menjalankan rekomendasi dari pemerintah daerah. Dedi meminta persoalan tersebut harus turut diselesaikan.
“Nah ini juga hal-hal yang harus kultur kita dipahami. Sudah terjadi bencana pun, disuruh pindah enggak mau. Kami tahu di Jawa Barat, orang sudah jauh di sini, relokasi enggak mau. Ini juga kultur yang harus segera disudahi. Mudah-Mudahan segera tertangani,” pungkasnya
