Jawa Barat. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait perjanjian kerja sama Pemprov Jabar dengan TNI AD terkait bela negara.
Pada perjanjian ini, Pemprov Jawa Barat meminta bantuan TNI AD untuk menanamkan rasa bela negara kepada para ASN pemprov.
Dedi menjelaskan, ada yang kurang dari rasa bela negara ASN kini dengan ASN zaman dulu, sehingga mereka perlu diberi pendidikan bela negara lagi.
“Urgensinya, pertama, di kalangan ASN sendiri spirit bela negaranya rendah. Karena beda ya, spirit ASN zaman dulu dengan ASN yang sekarang,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
“Kalau ASN zaman dulu kan ada proses tahapan yang dilakukan, agak lama ya dari honorer segala macam. Sekarang kan banyak yang kemudian jadi ASN,” sambungnya.
Maka, sebagai gubernur ia merasa perlu untuk menanamkan rasa bela negara bagi jajarannya.
“Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu,” ucap dia.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural. Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi-militer.
Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi Mulyadi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki. Contohnya, ia melarang pengerukan sungai-sungai, serta melarang pembangunan di bantaran sungai.
“Ruang sawah harus dibuka. Pepohonan harus ditanam. Itu kan bela negara sebenarnya. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya. Karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan. Sudah jelas,” imbuhnya.
Aparatur Sipil Negara Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara. Dedi Mulyadi bakal melibatkan tentara dan polisi sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.
Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat mengatakan, ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI.
Perjanjian kerja sama itu telah diteken Dedi Mulyadi dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak pada 14 Maret 2025. Perjanjian itu memuat kerja sama antara TNI dan Pemprov Jabar di berbagai bidang, yang masih dalam ruang lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Mulai dari penyelenggaraan jalan, jembatan, irigasi, program ketahanan pangan, hingga pelatihan karakter bela negara.
Redaksi Rakhmat sugianto.SH
