BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Wali Kota Depok Supian Suri karena mengeluarkan kebijakan memperbolehkan ASN menggunakan kendaraan dinas untuk perjalanan mudik.
Ia menilai kebijakan kepala daerah itu keliru, apalagi sudah disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Artinya kan itu salah tindakan itu, gak boleh. Mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan yang lain,” kata Dedi Mulyadi, dikutip Rabu (2/4/2025).
Ia mengaku sudah menegur yang bersangkutan saat malam takbiran. Ke depan, Dedi meminta agar semua kepala daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan seperti itu.
“Gimana kalau mobil (dinas)nya di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dedi menegaskan pejabat yang memiliki mobil dinas itu merupakan pejabat eselon III dan II. Ia menyebut pejabat eselon III dan II pasti memiliki mobil.
“Semua eselon III dan II itu kalau tidak punya mobil, berarti ngelola uangnya gak benar,” ungkap dia.
Dedi menyebut Wali Kota Depok Supian Suri telah mengabaikan intruksi Gubernur Jawa Barat terkait tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.
“Iya dong, abai,” tandasnya.
Redaksi ; Rakhmat sugianto.SH
