Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal rencana realokasi anggaran Pemprov Jawa Barat.
Dedi mengatakan pihaknya akan merealokasikan dana sebesar Rp250 miliar untuk belanja penerangan terhadap warga yang tidak memiliki listrik. Dedi menyebutkan dana untuk listrik warga hanya sebesar Rp9 miliar.
“Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung KPK.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/tersinggung-ucapan-kdm-fraksi-pdi-p-pilih-walk-out/
Dia mengatakan, total anggaran yang akan direalokasi yaitu Rp5 triliun. Dedi berjanji akan mengubah belanja rutin pemerintah yang selama ini dianggap memboroskan anggaran.
Dedi juga akan mengefisiensi anggaran pada bidang pendidikan, yang sebelumnya dianggarkan untuk belanja peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan direalisasikan untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran ini akan digeserkan menjadi ruang kelas baru,” ujarnya.
Dia menyebut akan merealokasikan dana untuk jalan rakyat, yang sebelumnya Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Dana tersebut sebelumnya dianggarkan untuk perjalanan dinas.
“Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, pada pertemuan bersama KPK, dia telah mendapatkan arahan untuk melakukan upaya efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah untuk kepentingan publik.
“Dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 2, Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan langkah Dedi dapat memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Pemprov Jawa Barat.
“Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah, maupun jangka pendek,” kata Ujang.
