BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya akan segera mengumumkan hasil audit investigatif tim pakar sejumlah perusahaan tambang di Kecamatan Rumpin, Cigudeg dan Parung Panjang, Bogor dalam waktu dekat.
Dedi Mulyadi mengatakan audit investigatif tambang di kawasan Bogor yang melibatkan sejumlah pakar di bidang tambang, ketenagakerjaan dan akademisi dari ITB dan IPB sudah berjalan.
“Dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan,” katanya.
Menurutnya hasil audit akan berdasarkan pendekatan ilmiah akademik bukan pendekatan politik. Selain praktik tambang yang baik, pihaknya juga melakukan audit di bidang ketenagakerjaan sektor tambang.
“Fokus audit kami juga di soal ketenagakerjaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jabar berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Parung Panjang. Menurutnya, ruas yang ada saat ini akan dibongkar dan dibangun jalan yang lebih baik.
“Jadi kalau orang mimpi Jalan Parung Panjang akan menjadi jalan idaman, Insyaallah akan secara bertahap kami akan mewujudkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Dedi mengingatkan bahwa aktivitas tambang di kawasan tersebut sudah berlangsung sangat lama dan memberi keuntungan besar bagi sebagian orang.
“Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang selama ini dirasakan masyarakat kecil. Jalanan rusak, debu beterbangan, hingga kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa menjadi alasan kuat di balik keputusannya.
“Tetapi biasa kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah. Nanti berhadapan dengan rakyat yang paling bawah,” tutur Dedi.
Guernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakannya tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik horizontal. Gubernur, kata Dedi, harus berdiri di atas semua kepentingan.
“Untuk itu tidak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tapi untuk semua kepentingan,” jelasnya.
Redaksi ; RS,SH
