Subang. Suararadarcakrabuana.com -– Setelah beberapa kali LSM Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi Demo di Kantor Gubernur Jabar dan merasa tidak mendapat tanggapan akhirnya pada Kamis 19 Februari 2026 LSM Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksinya di Lembur Pakuan Sukadaya Subang.
Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan terbuka terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai abai terhadap kritik publik.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda dan Mahasiswa, Andri, S.H., pada Selasa (10/2/2026), mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat.
Berbagai masukan dan kritik telah disampaikan, terutama menyangkut buruknya umur layanan jalan pada sejumlah proyek infrastruktur. Namun, seluruh upaya tersebut tak pernah mendapat respons resmi.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/bpr-cirebon-dipenuhi-ribuan-nasabah-antre-pencairan-simpanan/
Menurut Andri, ada dua isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut. Pertama, terkait kualitas proyek jalan di bawah kewenangan Dinas Bina Marga Jawa Barat. Sejumlah ruas jalan yang baru selesai dibangun justru cepat mengalami kerusakan, diduga akibat penyimpangan spesifikasi teknis, cacat konstruksi, hingga indikasi kegagalan pekerjaan.
Kedua, mencuatnya dugaan adanya pihak tertentu berinisial DK, HU, dan HD yang disebut mampu mengatur proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Lebih jauh, nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, disebut-sebut dicatut dalam praktik tersebut. Hingga kini, Kepala Dinas Pendidikan dinilai memilih bungkam.
Demo di Lembur Pakuan, menurut Andri, dipilih karena berbagai aksi sebelumnya, baik di kantor dinas terkait maupun di Kantor Gubernur tak pernah membuahkan tanggapan.
“Kami ingin suara masyarakat benar-benar sampai, karena sebelumnya sama sekali tidak ada tanggapan” tegasnya.
Aksi yang mendapat perlawanan dari warga masyarakat Lembur Pakuan Sukadaya akhirnya bisa di netralisir oleh pihak Kepolisian, TNI dan Satpoldam.
”Pake otak kamu ini kampung lembur saya” ujar salah satu warga Lembur Pakuan.
Di era kepemimpinan KDM, masyarakat Jawa Barat sebenarnya merasa memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan keluhan langsung kepada gubernur. KDM juga aktif mengawasi program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.
Namun di lapangan, masih ditemukan praktik pengusaha nakal yang mempermainkan kualitas pekerjaan dan merugikan kepentingan publik.
( Wonk Alit / SRC )
