MOROWALI, Suararadarcakrabuana.com – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau penertiban tambang nikel ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11).
Sjafrie meninjau kawasan hutan yang sebelumnya dieksploitasi untuk pertambangan nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir. Lahan bekas tambang ilegal seluas 62,5 hektare ini ditertibkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Sjafrie, kunjungan ini adalah wujud perhatian pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pelestarian sumber daya alam. Ia menegaskan negara hadir dalam penertiban kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis Puspen TNI.
“Harus ada Imigrasi, harus ada Bea Cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu.”
Sjafrie menambahkan, pemerintah berkomitmen mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya yang sah dan produktif. Namun, pemerintah disebutnya akan tegas menegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal.
“Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” kata Sjafrie.
“Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan.”
Lebih lanjut, Menhan Sjafrie menegaskan tindakan penertiban di Morowali sekaligus menjadi langkah preventif terhadap potensi pelanggaran di kemudian hari.
Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban tersebut, TNI yang tergabung dalam Satgas PKH bertugas mengamankan sumber daya dan berperan aktif di lapangan.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, yang berperan dalam pengawasan strategis serta koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. \
Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut memastikan jalannya operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.
Redaksi ; RS,SH
