Cirebon. Suararadarcakrabuana.com – Bupati Cirebon Imron menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berjalan transparan, objektif dan bebas dari praktik penyimpangan.
Imron di Cirebon, Selasa, mengatakan komitmen tersebut ditegaskan melalui deklarasi bersama dan penandatanganan pakta integritas penyelenggaraan SPMB 2026.
Ia menyebutkan, kegiatan itu menjadi bentuk komitmen bersama pemerintah daerah hingga satuan pendidikan, dalam mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru agar sesuai regulasi dan menjunjung prinsip keadilan.
“Pelaksanaan SPMB harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi,” katanya.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/pengukuhan-pengurus-ppi-kota-cirebon-2025-2030/
Menurut dia, proses penerimaan murid baru tidak dapat dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan, melainkan bagian penting untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Cirebon memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Imron menegaskan seluruh tahapan SPMB harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan karena kedekatan, tekanan, ataupun kepentingan tertentu.
Ia mengingatkan pula agar tidak ada praktik titipan, manipulasi data domisili, pungutan liar, maupun bentuk penyimpangan lain yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Yang kita jaga kelancaran proses penerimaan murid baru, sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kepala satuan pendidikan, panitia SPMB, dan pengawas sekolah menjaga integritas serta profesionalisme dalam setiap tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru.
Selain itu, pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon memastikan mekanisme pelaksanaan, petunjuk teknis, aplikasi, dan layanan pengaduan dapat berjalan optimal serta mudah diakses masyarakat.
Imron menuturkan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPMB, mengingat masyarakat saat ini semakin kritis dan memahami haknya dalam memperoleh layanan pendidikan.
Bupati Cirebon menekankan seluruh satuan pendidikan menyampaikan informasi SPMB secara jelas, melakukan sosialisasi secara masif, dan memberikan pelayanan yang responsif terhadap setiap pertanyaan maupun pengaduan masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdik ataupun sekolah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, dewan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat,” pungkasnya.
Wonk Alit/SRC
