Karawang. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara mengenai polemik penahanan ijazah siswa di SMA PGRI Cilamaya, Kabupaten Karawang, yang sempat dikeluhkan warga karena alasan tunggakan biaya.
Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merampungkan transfer dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta tersebut.
Nampak ia menahan geram atas tuduhan tersebut, melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dedi meminta pihak sekolah untuk transparan dan jujur mengenai aliran dana publik yang sudah dikirimkan oleh pemerintah.
“Pemerintah provinsi sudah mentransfer dana BPMU untuk SMA PGRI Cilamaya, Kabupaten Karawang, ya. Mohon bersikap jujur, jangan mengada-ada,” tegas Dedi Mulyadi. Sebagai informasi,
Baca juga : https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-soroti-fenomena-pocong-di-jabar-minta-warga-siskamling/
BPMU merupakan program dana hibah dari Pemprov Jawa Barat yang dialokasikan khusus untuk SMA, SMK, dan MA swasta. Dana ini berfungsi sebagai pendamping Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat guna meringankan beban biaya pendidikan siswa.
Pernyataan tegas KDM ini sekaligus merespons pembelaan dari pihak tertentu yang mengklaim hak para guru dan tenaga tata usaha (TU) belum dibayarkan karena sekolah belum menerima dana pengganti dari provinsi.
Berdasarkan data Pemprov, pada tahun 2025 memang telah dibuat perjanjian agar ijazah siswa diberikan terlebih dahulu, dan kini dana BPMU tersebut sudah resmi ditransfer ke rekening sekolah.
Mendengar adanya ketidaksesuaian antara pengakuan sekolah dan realisasi transfer, Dedi Mulyadi memperingatkan akan mengambil tindakan hukum jika ditemukan adanya penyelewengan anggaran.
“Kalau dana itu digunakan tidak sesuai peruntukannya, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan audit dan memprosesnya secara hukum,” lanjut Dedi.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-siapkan-2-skenario-bedah-jalan-desa-yang-rusak-parah/
Unggahan sang Gubernur pun langsung diserbu komentar dari warganet. Mayoritas netizen mendukung langkah tegas Pemprov Jawa Barat untuk mengaudit pengelolaan dana di sekolah-sekolah swasta agar kasus penahanan ijazah dengan dalih biaya tidak terus berulang.
Wonk Alit/RS.S,H/SRC
