MAJALENGKA, Suararadarcakrabuana.com – Mantan Bupati Majalengka Sutrisno mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membahas wacana pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati oleh Kementerian Pertahanan.
Menurut Sutrisno, sejak awal masyarakat melepas ribuan hektare lahan produktif untuk pembangunan BIJB karena diyakinkan bahwa bandara tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Majalengka dan Jawa Barat.
Ia khawatir, apabila fungsi komersial BIJB semakin berkurang dan orientasinya berubah dominan untuk kepentingan pertahanan, maka potensi ekonomi yang selama ini dijanjikan kepada masyarakat dapat hilang.
“Rakyat melepaskan tanahnya bukan untuk tujuan pertahanan. Mereka rela kehilangan lahan pertanian karena diyakinkan bahwa BIJB akan menghadirkan investasi, industri, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru yang dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” kata Sutrisno.
Wacana Kemenhan Kelola BIJB Jadi Sorotan Pernyataan Sutrisno muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut peluang pengelolaan BIJB Kertajati oleh Kementerian Pertahanan semakin kuat.
Dedi menyampaikan peluang tersebut disebut telah mencapai sekitar 90 persen. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai status akhir pengelolaan bandara tersebut.
Sutrisno menilai wacana itu perlu dikaji secara mendalam, terutama karena pembangunan BIJB sejak awal berkaitan erat dengan harapan masyarakat terhadap dampak ekonomi.
Lahan BIJB Disebut Bernilai Rp 9 Triliun Sutrisno mengatakan, lahan BIJB seluas sekitar 1.800 hektare merupakan tanah masyarakat yang dibebaskan menggunakan uang rakyat. Dengan asumsi harga tanah Rp 500.000 per meter persegi, nilai lahan tersebut diperkirakan mencapai Rp 9 triliun.
Nilai itu belum termasuk biaya pembangunan terminal, landasan pacu, jalan akses, serta berbagai fasilitas pendukung lain.
“Itu baru tanah belum termasuk jalan dan bangunan, itu pakai anggaran uang rakyat dan pinjaman konsorsium bank,” tuturnya.
Menurut Sutrisno, besarnya investasi tersebut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. BIJB Dinilai Masih Dibutuhkan Jawa Barat Sutrisno menilai persoalan BIJB selama ini bukan karena bandara tersebut tidak dibutuhkan.
Menurut dia, kendala utama justru terletak pada belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam mengembangkan konektivitas dan aktivitas penerbangan di Kertajati. Ia mengingatkan, dalam jangka panjang Jawa Barat tetap membutuhkan bandara internasional berskala besar.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kebutuhan transportasi udara di Jawa Barat dinilai akan terus bertambah.
“Ke depan lalu lintas orang dan barang akan terus meningkat. Soekarno-Hatta tidak mungkin selamanya menanggung beban sendiri. Karena itu Kertajati dibangun sebagai solusi masa depan, bukan hanya untuk Majalengka, tetapi untuk Jawa Barat dan Indonesia,” ujarnya.
Fungsi Komersial Dinilai Harus Dioptimalkan Menurut Sutrisno, langkah yang lebih tepat adalah mengoptimalkan BIJB Kertajati sebagai bandara komersial. Ia menyebut BIJB dapat diperkuat sebagai pusat penerbangan komersial, logistik, layanan haji dan umrah, serta penopang pengembangan kawasan industri Rebana.
Dengan demikian, investasi besar yang telah dikeluarkan negara dapat kembali dalam bentuk aktivitas ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Sutrisno mengingatkan, hilangnya orientasi ekonomi BIJB tidak hanya berdampak pada Majalengka, tetapi juga masa depan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
“Kalau orientasi ekonominya hilang, yang dirugikan bukan hanya Majalengka. Yang dirugikan adalah masa depan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Jangan sampai pengorbanan rakyat yang sudah melepaskan tanahnya justru berakhir tanpa manfaat yang pernah dijanjikan,” pungkasnya.
Wonk Alit/SRC
