BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan dua program prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berpotensi tidak memberi dampak ekonomi signifikan jika pelaksanaannya tidak dikawal secara serius.
Padahal, di tengah capaian positif sejumlah indikator makro daerah, kedua program itu dinilai bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, anggaran MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun saat seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat beroperasi harus berputar di dalam daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
“Kalau seluruh SPPG sudah berjalan di Jawa Barat, dana yang bergulir bisa mencapai sekitar Rp50 triliun. Ini angka yang luar biasa. Tetapi uang itu harus benar-benar berputar di masyarakat Jawa Barat. Jangan sampai terjadi capital out flight. Yang kita inginkan justru capital in flight, uang masuk dan berputar di daerah,” kata Herman
Herman memberikan penjelasan usai Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di Grand Sunshine Resort and Convention, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2026 kemarin).
Menurut Herman, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari meningkatnya kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Ia menyebut, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat satu persen dibutuhkan perputaran dana sekitar Rp150 triliun, sedangkan MBG berpotensi menggerakkan sekitar Rp50 triliun.
“Kalau uangnya benar-benar berputar di lapangan, MBG berpotensi memberikan tambahan sekitar 0,3 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Karena itu supply chain dan ekosistemnya harus dibangun dengan baik,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kebutuhan bahan baku MBG dipenuhi dari potensi lokal agar manfaat ekonominya dirasakan langsung masyarakat.
“Jangan sampai bahan-bahan justru didatangkan dari luar daerah, apalagi dari provinsi lain. Optimalkan potensi yang ada di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Herman juga mengungkapkan sekitar separuh dari lebih dari 6.000 SPPG di Jawa Barat telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG memenuhi standar tersebut.
Selain MBG, Pemprov Jabar menilai tantangan terbesar kini berada pada operasional Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Herman, pembentukan koperasi secara administratif sudah berjalan baik, namun keberhasilan program akan ditentukan saat koperasi mulai beroperasi dan mampu bertahan.
“Administrasi sudah bagus. Sekarang pekerjaan rumahnya bagaimana koperasi ini benar-benar bergerak dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat,” katanya.
Ia menyebut empat persoalan utama yang masih harus dibenahi, yakni kualitas sumber daya manusia, tata kelola koperasi, infrastruktur pendukung, dan akses pembiayaan.
“Pemerintah pusat komitmennya luar biasa. Tetapi implementasi di lapangan memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena itu seluruh unsur pemerintahan harus bersama-sama mengawalnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Herman menegaskan kondisi makro Jawa Barat masih menunjukkan tren positif. Inflasi tetap terjaga di kisaran 2,5 persen atau berada dalam rentang sasaran nasional. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai 5,79 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.
Sektor pangan juga mencatat peningkatan produksi gabah kering giling hingga menembus 10 juta ton sepanjang 2025, yang disebut menjadi kenaikan tertinggi secara nasional.
Pemprov Jabar juga terus mendukung target pembangunan tiga juta rumah melalui program KPR, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
Di sektor pendidikan, sebanyak 20 Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan, sementara seluruh 27 kabupaten/kota telah mengusulkan pembangunan sekolah serupa.
Herman menegaskan seluruh program pemerintah harus dievaluasi secara berkala agar tidak hanya berhasil menyerap anggaran, tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baca Juga: Miro Petric Tinggalkan Persib, Manajemen Maung Bandung Sampaikan Apresiasi
“Program pemerintah harus efektif sekaligus efisien. Efektif artinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Tetapi juga harus efisien supaya tidak boros. Dua-duanya harus berjalan bersamaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Fahsul Falah, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih responsif terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus memetakan capaian, kendala, dan praktik pelaksanaan program prioritas pemerintah di lapangan.
“BSKDN mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujar Fahsul
Wonk Alit/SRC
