BANDUNG, Suararadarcakrabuana.com – Rencana mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara penumpang mendapat penolakan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana.
Asep meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunda rencana reaktivasi bandara yang berada di Kota Bandung tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai seharusnya lebih dahulu memaksimalkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Menurut Asep, BIJB Kertajati merupakan aset strategis Jawa Barat yang telah dibangun dengan anggaran besar.
Baca juga: Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bandara tersebut berfungsi secara optimal sebelum membuka kembali layanan penerbangan komersial di Bandara Husein.
“BIJB itu milik masyarakat Jawa Barat. Sudah seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi Pak Gubernur sebelum melakukan reaktivasi Bandara Husein,” kata Asep, Kamis (16/7/2026).
“Kami berharap ada upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk memprioritaskan Bandara Kertajati agar benar-benar berfungsi optimal,” imbuh dia
Reaktivasi Bandara Husein Dinilai Bisa Mempersempit Peluang Kertajati Asep menilai, pengoperasian kembali Bandara Husein sebagai bandara penumpang dapat berdampak terhadap upaya pengembangan BIJB Kertajati.
Menurut dia, keberadaan penerbangan komersial di Bandara Husein berpotensi membuat maskapai maupun penumpang kembali memilih bandara yang berada di Kota Bandung. Kondisi itu dinilai dapat mempersempit peluang Kertajati untuk berkembang sebagai pusat penerbangan utama di Jawa Barat.
“Kalau Bandara Husein diaktifkan lagi sebagai bandara penumpang, otomatis peluang pengembangan Kertajati akan semakin sempit. Padahal sejak awal BIJB memang dirancang menjadi bandara utama di Jawa Barat,” ujarnya.
Asep menegaskan, keberadaan BIJB Kertajati tidak hanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat Majalengka. Bandara tersebut, kata dia, merupakan aset milik seluruh masyarakat Jawa Barat yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan BIJB Kertajati dilakukan melalui proses panjang yang melibatkan pengorbanan masyarakat di sekitar kawasan bandara. Ribuan hektare lahan pertanian dibebaskan untuk pembangunan bandara.
Sejumlah warga juga harus meninggalkan tempat tinggal mereka agar proyek tersebut dapat berjalan. BIJB Kertajati saat ini memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Bandara itu juga dilengkapi terminal yang dirancang untuk melayani jutaan penumpang setiap tahun.
“Harapan masyarakat yang sudah berkorban tentu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi benar-benar memaksimalkan potensi Bandara Kertajati,” katanya.
Kertajati Dinilai Lebih Aman karena Jauh dari Permukiman Padat Selain mempertimbangkan investasi dan potensi pengembangan, Asep menilai aspek keselamatan penerbangan juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Menurut dia, BIJB Kertajati memiliki keunggulan karena berada di kawasan yang relatif jauh dari permukiman padat, kondisi tersebut berbeda dengan Bandara Husein Sastranegara yang berada di tengah kawasan perkotaan Bandung.
“Dari sisi keselamatan penerbangan, Kertajati jauh lebih aman karena berada di kawasan yang tidak padat penduduk,” ucapnya.
Atas dasar itu, Asep meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat memiliki strategi yang konsisten dalam mengembangkan BIJB Kertajati sebagai simpul utama transportasi udara.
Pengembangan bandara, menurut dia, tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperluas rute penerbangan, menarik maskapai, serta membangun ekosistem ekonomi di sekitar kawasan bandara.
Dukung Kertajati Jadi Pusat Industri Kedirgantaraan Meski meminta rencana reaktivasi Bandara Husein ditunda, Asep mengapresiasi kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang diarahkan untuk mengembangkan kawasan Kertajati sebagai pusat industri kedirgantaraan.
Salah satu sektor yang akan dikembangkan ialah layanan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat. Asep menilai pengembangan industri aviasi dapat menjadi langkah awal agar BIJB Kertajati memberikan dampak ekonomi.
Kawasan bandara diharapkan tidak hanya bergantung pada jumlah penerbangan penumpang, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan industri penerbangan.
“Kami mengapresiasi langkah Pak Gubernur melakukan MoU dengan PT Dirgantara Indonesia. Paling tidak itu menjadi awal agar Bandara Kertajati yang sudah menghabiskan anggaran puluhan triliun bisa berfungsi sebagai pusat industri penerbangan nasional. Mudah-mudahan ke depan berkembang menjadi bandara komersial dengan lebih banyak rute,” katanya.
Terkait kemungkinan kerja sama yang menyentuh sektor pertahanan, Asep menyerahkan pembahasannya kepada pemerintah pusat. Menurut dia, setiap rencana yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional harus melalui kajian mendalam serta melibatkan pemerintah pusat dan DPR RI.
Tokoh Jawa Barat Diminta Bersama-sama Perjuangkan BIJB Asep mengajak para tokoh di Jawa Barat, khususnya yang berasal dari Majalengka dan wilayah sekitarnya, untuk bersama-sama mendorong optimalisasi BIJB Kertajati.
Ia berharap dukungan terhadap pengembangan Kertajati tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di Jawa Barat.
“Kami mengimbau seluruh tokoh Jawa Barat ikut memperjuangkan agar Bandara Kertajati bisa berfungsi maksimal. Sekali lagi, BIJB adalah bandara milik masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Dirgantara Indonesia dan PT BIJB di Jakarta.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan kawasan Kertajati Aerocity sebagai pusat industri aviasi nasional. Pengembangan itu juga ditujukan untuk memperkuat posisi BIJB Kertajati sebagai simpul transportasi udara sekaligus kawasan ekonomi baru di Jawa Barat.
Wonk Alit /SRC
