Jawa Barat. Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengembalikan esensi nasionalisme sejati melalui kebijakan pro-rakyat, efisiensi anggaran, serta pemberian penghormatan tertinggi kepada para pekerja lapangan dan masyarakat kecil.
Dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Halaman Gedung Sate, sebuah lokasi yang baru pertama kali digunakan untuk upacara kemerdekaan tingkat provinsi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pesannya mengenai makna kemerdekaan substansial.
Ada pemandangan unik pada upacara tersebut. Area dan tribun kehormatan yang biasanya diisi oleh jajaran pejabat VVIP, dialokasikan secara khusus bagi para petani, nelayan, pengemudi ojek online (ojol), kuli bangunan, hingga petugas kebersihan (tukang sapu) yang setiap hari memelihara lingkungan Jawa Barat.
“Mereka yang bekerja keras bersusah payah membangun fasilitas publik dan menjaga kebersihan adalah sosok yang paling berhak menduduki tempat kehormatan ini,” tegas Gubernur Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat menyoroti sejumlah ironi pembangunan yang masih dirasakan masyarakat. Meskipun Jawa Barat menjadi pusat pasokan energi listrik nasional melalui keberadaan PLTA Jati Luhur, Jatigede, Cirata, Saguling, hingga potensi geothermal masih ada puluhan ribu rumah tangga yang belum menikmati akses listrik.
Pemerintah Provinsi bertekad menuntaskan masalah pemerataan jaringan listrik tersebut secara menyeluruh. Di bidang kesehatan dan keuangan, Pemprov Jawa Barat berkomitmen melakukan penataan anggaran secara ketat agar lebih berorientasi pada kebutuhan dasar warga.
Poin-poin prioritas yang ditekankan antara lain:
• Penjaminan Layanan Kesehatan:
Menghilangkan praktik penahanan dokumen kependudukan atau beban utang rumah sakit bagi warga yang kurang mampu.
• Efisiensi Anggaran Pejabat:
Menunda pembelanjaan dinas yang tidak mendesak seperti pembelian kendaraan dinas baru atau peremajaan fasilitas rumah dinas—guna dialokasikan untuk peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
• Transformasi Pertanian Organik:
Mendorong pergeseran dari pertanian berbahan kimia menuju pertanian organik guna meningkatkan kualitas kesehatan warga, menjaga kesuburan tanah, serta membuka akses pasar internasional.
Selain isu ekonomi dan sosial, Gubernur Jawa Barat menumpukan perhatian pada ancaman maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda di tingkat desa dan kampung. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk penjajahan tak kasat mata (neo-colonialism) yang merusak pola pikir, mental, dan masa depan anak bangsa.
“Nasionalisme sejati bukan sekadar retorika antikolonialisme di masa lalu, melainkan keberanian kita untuk menjaga tanah dan air, membebaskan warga dari ketimpangan, serta membebaskan anak muda dari bahaya Narkoba dan obat terlarang,” ujarnya.
Mengakhiri amanatnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh jajaran pejabat, instansi vertikal, DPRD, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan untuk meninggalkan perilaku feodalistik dan memberikan teladan nyata di tengah masyarakat.
Wonk Alit/SRC
