BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik aparatur sipil negara (ASN) atau birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar yang masih melanggengkan budaya feodal. Sedangkan di satu sisi masyarakat menderita tidak mendapatkan layanan dasar seperti listrik, pendidikan, kesehatan.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengatakan praktik Budaya feodal yang terjadi masa penjajahan masih tumbuh subur hingga lini. Karena itu, dia meminta budaya tersebut agar dihilangkan dan pejabat tidak berperilaku feodal.
“Kita enggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme kalau segera tidak kita sadari,” ucap dia seusai upacara HUT ke 81 RI di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
KDM mencontohkan para pejabat menghabiskan anggaran untuk rapat sedangkan tidak berbuat apa-apa bagi masyarakat. Selain itu, rencana banyak akan tetapi tidak berdampak kepada masyarakat.
“Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita,” kata mantan bupati Purwakarta ini.
KDM meminta birokrasi untuk berbenah diri dan tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang bersifat atribusi. Selain itu, alokasi anggaran harus benar untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Birokrasinya harus membenahi diri. Jangan terlalu atributif, makanya saya kan tidak mengutamakan atribut. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja,” kata dia.
Ia menambahkan meminta maaf kepada warga yang belum teraliri listrik di momen HUT ke 81 Republik Indonesia (RI) di Pasanggrahan Panca Rasa, halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026). Ia pun mengkritik budaya feodal yang masih ada di lingkungan birokrasi Pemprov Jabar.
“Iya, kan kita harus jujur tentang keadaan kita. 81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif,” ucap KDM seusai upacara.
Wonk Alit/SRC
