JAKARTA. Suararadarcakrabuana.com — Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Elektabilitas Dedi yang dalam sejumlah survei menunjukkan tren menanjak bahkan melampaui Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai berpotensi memunculkan dinamika baru di internal partai.
Dedi sendiri saat ini merupakan kader Gerindra. Sementara Prabowo masih menjadi tokoh sentral partai dan pemegang kekuasaan pemerintahan.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai posisi Dedi bisa menjadi persoalan politik tersendiri bagi Gerindra apabila tren elektabilitas tersebut terus bertahan hingga mendekati Pilpres 2029.
Jamiluddin mengatakan tingginya elektabilitas Dedi berpotensi membuat sebagian elite Gerindra merasa tidak nyaman, terutama jika popularitasnya semakin menguat.
Menurut dia, terdapat kemungkinan Dedi tidak mendapatkan ruang strategis di internal partai apabila dianggap memiliki kekuatan politik yang terlalu besar.
“Kader seperti itu bisa saja akan diasingkan di internal Gerindra. Dedi bisa saja tidak diberi peran strategis di Gerindra,” ujar Jamiluddin, dikutip Selasa (18/8/2026).
Pernyataan tersebut mengacu pada hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis akhir Juli 2026.Dalam simulasi semi terbuka dengan 20 nama calon presiden, Dedi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 35 persen.
Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan angka 14,5 persen.Jarak keduanya cukup lebar, yakni mencapai 20,5 poin persentase.
Dalam simulasi head to head, keunggulan Dedi juga terlihat. Dedi memperoleh 59 persen dukungan, sedangkan Prabowo berada di angka 28,3 persen. Survei SMRC tersebut dilakukan pada 5-19 Juli 2026.
Jamiluddin menilai tingginya elektabilitas Dedi dapat menjadi modal politik jika suatu saat hubungan dengan Gerindra tidak lagi berjalan mulus. Ia memperkirakan Dedi tidak akan tinggal diam apabila merasa ruang politiknya dibatasi.
“Kalau hal itu terjadi, bisa saja Dedi akan melakukan perlawanan. Dedi bisa saja berlabuh ke partai lain untuk mewujudkan ambisi politik,” katanya.
Baca Juga : https://www.suararadarcakrabuana.com/29855-2/
Menurut Jamiluddin, rekam jejak Dedi yang pernah berpindah kendaraan politik membuat skenario tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Jika tidak memperoleh ruang yang cukup di Gerindra, Dedi dinilai dapat mencari dukungan dari partai lain atau membangun poros politik baru.
Jamiluddin kemudian menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai salah satu figur yang berpotensi menjadi mitra politik Dedi.
Menurut dia, peluang tersebut semakin terbuka apabila aturan mengenai presidential threshold benar-benar berubah sehingga lebih banyak pasangan calon dapat mengikuti Pilpres 2029.
“Salah satunya bisa saja Dedi bergabung dengan Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2029. Dua sosok ini akan sangat kuat bila bersatu, setidaknya dua sosok ini dapat membius kalangan religius dan nasionalis untuk mendukung mereka,” ujar Jamiluddin.
Namun, Jamiluddin menegaskan skenario tersebut masih sebatas analisis. Belum ada keputusan resmi mengenai koalisi maupun pasangan calon untuk Pilpres 2029.
Peta politik juga masih sangat mungkin berubah mengingat kontestasi tersebut masih beberapa tahun lagi. Selain elektabilitas, tingkat penerimaan publik terhadap Dedi juga menjadi sorotan.
Data yang dikutip dari survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap Prabowo masih lebih tinggi dibandingkan Dedi. Namun, di antara responden yang mengenal kedua tokoh tersebut, tingkat kesukaan terhadap Dedi disebut mencapai 88,3 persen.
Sementara tingkat kesukaan terhadap Prabowo berada di angka 68,1 persen. Temuan tersebut menjadi salah satu indikator yang membuat posisi Dedi semakin menarik untuk diperhitungkan dalam bursa kandidat Pilpres 2029.
Meski demikian, angka survei tidak dapat diartikan sebagai prediksi pasti hasil Pilpres. Elektabilitas dapat berubah seiring perkembangan politik, kinerja pemerintahan, popularitas kandidat, hingga terbentuknya koalisi.
Jamiluddin melihat sikap Gerindra terhadap Dedi akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah politiknya.Jika Gerindra memberikan ruang dan peran strategis, Dedi dinilai masih memiliki alasan kuat untuk bertahan bersama partai tersebut.
Sebaliknya, jika terjadi pembatasan atau ketegangan, kemungkinan Dedi mencari kendaraan politik lain bisa semakin terbuka. Dalam kondisi itu, duet Dedi-Anies menjadi salah satu skenario yang dapat muncul.
Jika benar terjadi, pasangan tersebut akan mempertemukan dua figur dengan karakter politik berbeda: Dedi dengan basis elektoral kuat di Jawa Barat dan Anies dengan pengalaman politik nasional serta basis pendukung yang telah terbentuk sejak Pilpres 2024.
Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Dedi maupun Anies mengenai rencana untuk berpasangan pada Pilpres 2029.
Sementara itu, wacana mengenai pasangan Anies pada Pilpres 2029 sebelumnya juga disinggung Geisz Khalifah. Geisz menyebut hampir semua tokoh berpeluang dipasangkan dengan Anies, tetapi tidak dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Semua orang cocok sama Anies kecuali Gibran. Kecuali Gibran,” ujar Geisz, dikutip fajar.co.id, Jumat (14/8/2026).
Menurut Geisz, persoalan tersebut berkaitan dengan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90.
“Dibuat sayang gak cocok aja gitu, ya gimana Anies intelektual bersih terus didampingi sama anak haram konstitusi,” katanya.
Baca Juga : https://www.suararadarcakrabuana.com/pakar-apresiasi-puan-umumkan-ruu-perampasan-aset/
Geisz menilai Anies tidak seharusnya mengabaikan prinsip yang selama ini menjadi dasar perjuangannya hanya demi kepentingan elektoral.
“Itu sama aja kita merusak diri kita sendiri. Menutup mata untuk sebuah ketidakbenaran demi kekuasaan,” tegasnya.
Geisz mengatakan dukungannya terhadap Anies bukan didasarkan pada kepentingan materi maupun keuntungan politik pribadi. Ia mengaku mendukung Anies karena melihat adanya kesamaan visi dan nilai yang diperjuangkan.
“Karena apa? karena visi, karena nilai. Lalu tiba-tiba dia lompat dari itu demi kekuasaan, ya jalan sendiri aja sana,” tuturnya.
Menurut Geisz, kompromi dalam politik merupakan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, kompromi tersebut tetap memiliki batas, terutama ketika sudah menyangkut prinsip dan etika politik.
“Politik adalah konflik dan konsensius, kita harus lihat komprominya, konsensiusnya,” ujarnya.
Geisz kembali menyinggung Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai persoalan tersebut merupakan bagian penting dalam melihat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
“Ya jelas dong, kan MK 90 kan cacat fundamental itu,” kata Geisz.
Meski demikian, seluruh wacana mengenai pasangan calon Pilpres 2029 saat ini masih berada pada tahap spekulasi dan analisis politik. Dedi Mulyadi masih menjadi kader Gerindra, sementara Anies Baswedan juga belum menyatakan sikap terkait pencalonan pada Pilpres 2029.
Karena itu, apakah Dedi akan tetap berada di bawah panji Gerindra, membangun poros baru, atau benar-benar berduet dengan Anies masih menjadi bagian dari dinamika politik yang akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan.
