BANDUNG. Suararadarcakrabana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dalam menekan beban fiskal daerah dengan merestrukturisasi total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemprov Jabar bakal menggabungkan sejumlah BUMD yang selama ini berdiri sendiri ke dalam satu kelembagaan holding bernama Sangga Buana dengan mengecualikan Bank BJB.
Prinsip miskin struktur, kaya fungsi diusung Dedi Mlyadi untuk memangkas membengkaknya jumlah direksi, komisaris, hingga biaya operasional yang selama ini dinilai kurang memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
“BUMD yang jumlahnya banyak akan di-holding menjadi satu kelembagaan BUMD namanya Sangga Buana kecuali BJB. BUMD-BUMD yang tidak produktif, yang hanya berdiri saja tapi tidak memiliki fungsi apa-apa, kami akan menutupnya,” tegas Dedi Myadi, (23/8/2026).
Nantinya, Sangga Buana akan menjadi entitas tunggal yang mencatat dan mengelola aset seluruh BUMD Jabar di luar Bank BJB, serta bakal dikelola oleh tenaga profesional melalui proses seleksi terbuka.
Menanggapi skema besar tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan(Unpas), Acuviarta Kartabi , menilai pembentukan holding Sangga Buana merupakan langkah positif. Namun, ia memberi catatan kritis bahwa konsolidasi ini tidak cukup hanya dengan mengubah struktur nama.
Acuviarta menekankan tiga hal utama yang wajib segera dilakukan Pemprov Jabar agar masalah lama BUMD tidak sekadar berpindah ke dalam wadah Sangga Buan
Pertama, penguatan tata kelola keuangan melalui audit investigatif mendalam.
Kedua, rekrutmen jajaran direksi dan komisaris yang murni profesional dan kompeten. Ketiga, penataan ulang strategi bisnis yang terukur.
“Persoalan BUMD Jawa Barat selama ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan, tetapi juga menyangkut tata kelola, kondisi keuangan, serta struktur organisasi. Harus dipilah-pilah, konsolidasi perlu diikuti evaluasi menyeluruh agar BUMD kembali menghasilkan pendapatan dan dividen nyata bagi Pemprov Jabar,” kata Acuviarta
Wonk Alit/SRC
