Garut. Suararadarcakrabuana.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menyuarakan keprihatinan serius terkait gangguan premanisme dan tekanan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap investor yang masuk ke Kabupaten Garut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik, dalam acara diskusi publik CORE Indonesia bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk?” yang digelar di éL Hotel Bandung pada Selasa (20/5/2025).
Dalam forum tersebut, Ning mengungkapkan bahwa sejak awal, para investor yang masuk ke Garut kerap kali mendapat tekanan dari kelompok preman dan ormas setempat. Gangguan tersebut dinilai menghambat jalannya investasi yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja secara luas.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-resmi-kukuhkan-pengurus-dekopin-jabar/
“Saya bawa investor sepatu ke Garut, dia butuh 10 ribu karyawan. Saya membawa mereka ke sana, sebelumnya juga sudah membawa 300 investor bertemu Pak Luhut dan Pak Bahlil. Tapi sejak awal masuk hingga saat ini, mereka masih terus diganggu,” ujar Ning Wahyu Astutik.
Menurut Ning, kendati pemerintah daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, bahkan tokoh politik seperti Kang Dedi Mulyadi berupaya memberikan perlindungan terhadap investor, gangguan premanisme dan ormas masih terus berlanjut. Satu ormas ditertibkan, ormas lain muncul. Begitu pula dengan premanisme, yang seolah tak pernah habis.
“Satu ormas ditangani, muncul ormas lain. Satu preman ditindak, datang preman lainnya,” lanjut Ning.
Ia juga menyoroti kejadian ironis ketika investor justru dilaporkan secara hukum oleh kelompok-kelompok tertentu karena dianggap tidak memiliki izin. Padahal, kelompok tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen legalitas perusahaan.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/jawa-barat-kembali-mencuri-perhatian-nasional/
“Lucunya sampai mereka melaporkan bahwa pabrik ini tidak punya izin, hanya karena mereka tidak diberi akses untuk mengeceknya. Siapa mereka? Kenapa bisa memaksa pengusaha menunjukan izin-izin mereka?” tutur Ning.
Situasi ini dinilai sangat melelahkan bagi investor yang seharusnya bisa fokus pada efisiensi produksi, mencari pasar baru, dan berinovasi. Alih-alih berkembang, mereka justru harus berurusan dengan aparat hukum akibat laporan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Capek nggak? Kita sudah mikirin efisiensi dan persaingan, malah bolak-balik ke kantor polisi dan kejaksaan,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, APINDO Jabar menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, dalam upayanya memberantas ormas liar dan premanisme yang meresahkan dunia usaha.
“Banyak sekali investor yang dirugikan oleh praktik premanisme dan tekanan dari ormas. Akibatnya, tidak hanya investasi yang terganggu, tetapi juga ribuan potensi lapangan kerja hilang,” ujar Ning.
Ia meyakini, komitmen Dedi Mulyadi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat akan membawa dampak positif bagi perekonomian Jawa Barat. Terutama dalam memberikan rasa aman bagi para pengusaha dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya.
Investasi adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Namun, jika iklim usaha terus diwarnai oleh ketidakpastian dan gangguan dari oknum-oknum tak bertanggung jawab, bukan tidak mungkin investor akan enggan menanamkan modalnya di daerah-daerah yang potensial seperti Garut.
APINDO berharap ada langkah konkret dan tegas dari pemerintah daerah dan pusat dalam menangani persoalan ini, agar misi menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi dapat tercapai.
