Pesibar.Suararadarcakrabuana.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan awal APBD, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp981,759 miliar, dengan lima sektor strategis menjadi prioritas utama pembangunan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan saat menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat. (12/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat itu turut dihadiri Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pejabat pemerintah daerah, TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, insan pers serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD sekaligus menjadi dasar pembahasan antara pemerintah daerah bersama DPRD.
“Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan Nota Pengantar KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Dedi.
Bupati menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Dokumen KUA mencakup kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan anggaran, kebijakan pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pembiayaan hingga strategi pencapaian target pembangunan.
Sementara PPAS disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan keselarasan program pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Untuk 2027, arah pembangunan Pesisir Barat tetap mengacu pada visi pembangunan 2025-2029, yakni “Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan.”
Adapun tema pembangunan 2027 mengusung “Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, SDM, Kehidupan Masyarakat dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik.”
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu !
- Pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Penyediaan infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih dan sanitasi yang layak, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
- Penguatan konektivitas antarwilayah untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian.
- Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang layak.
- Penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance.
Selain menetapkan prioritas pembangunan, Pemkab Pesisir Barat juga memasang sejumlah target makro pembangunan untuk 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,75–5,45 persen, sedangkan PDRB per kapita diproyeksikan mencapai Rp39 juta hingga Rp41,69 juta.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 2,60–2,70 persen. Sementara angka kemiskinan diproyeksikan berada pada kisaran 11,00–11,69 persen.
Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 72,30–72,78, serta rasio Gini pada kisaran 0,250–0,247.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah akan menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja pada seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan target, output dan hasil pembangunan.
Dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2027, pendapatan daerah Pesisir Barat diproyeksikan sebesar Rp980,759 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp981,759 miliar, dengan rincian:
- Belanja operasi sebesar Rp719,315 miliar;
- Belanja modal sebesar Rp108,164 miliar;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp8 miliar; dan
- Belanja transfer sebesar Rp146,280 miliar.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp1 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0.
Bupati Dedi Irawan menekankan bahwa seluruh kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah daerah harus bermuara pada peningkatan manfaat bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan APBD 2027.
“Harapan kita, rancangan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini dapat menjadi bahan pembahasan yang konstruktif bersama DPRD, sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027,” kata Bupati.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas kerja sama dan sinergi yang terbangun dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
Dedi berharap pembahasan KUA dan PPAS dapat berjalan efektif, transparan dan konstruktif dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBD Pesisir Barat 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kabiro Pesibar ; Siti Parida
