BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com — Aktivitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang kerap turun ke lapangan tidak hanya menyoroti persoalan infrastruktur dan lingkungan, menjadi ruang untuk menawarkan solusi pekerjaan bagi warga yang terdampak penataan.
Dalam sejumlah kesempatan, KDM menawarkan kepada pedagang kaki lima (PKL) maupun warga yang menempati bangunan liar di lokasi penertiban untuk beralih menjadi tenaga kebersihan.
Skema tersebut menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan pemerintah agar penataan tidak berhenti pada pembongkaran, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada warga untuk bekerja.
Kini, Pemprov Jawa Barat telah memiliki ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja pada sektor jalan dan lingkungan. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat mencatat sekitar 3.000 THL bertugas sebagai penyapu jalan provinsi.
Kepala Dinas BMPR Jabar Agung Wahyudi mengatakan jumlah THL yang bertugas sebagai penyapu jalan provinsi mencapai kurang lebih 3.000 orang.
“Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas sebagai penyapu jalan provinsi kurang lebih 3.000 orang,” kata Agung dalam keterangan, Rabu (12/8/2026).
Menurut Agung, honor THL di lingkungan BMPR mengikuti standar harga satuan upah Tenaga Harian Lepas di Provinsi Jawa Barat. Selain honor, para THL juga mendapatkan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selain menerima honor, THL juga mendapatkan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Jumlah THL terbanyak berada di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kota Cimahi.
Kebutuhan tenaga kebersihan juga menjadi salah satu opsi yang ditawarkan KDM dalam sejumlah penataan di lapangan. Saat melakukan penataan bangunan liar maupun PKL, KDM beberapa kali menawarkan warga yang terdampak untuk beralih menjadi tenaga kebersihan, termasuk untuk menangani kebersihan ruas jalan provinsi.
Hal serupa juga terlihat saat penanganan persoalan pekerja pabrik kapur di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. KDM sebelumnya menyatakan kesiapan puluhan pekerja untuk beralih menjadi tenaga kebersihan.
Selain BMPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat juga merekrut 40 THL untuk jangka waktu 10 bulan sejak Februari 2026. Sebanyak 15 orang ditugaskan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, 15 orang di wilayah DAS Kali Bekasi, dan 10 orang lainnya di wilayah DAS Cilamaya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan rekrutmen THL dilakukan langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga tersebut, bukan oleh BKD.
“THL itu rekrutmennya dilakukan oleh OPD terkait, tidak oleh BKD. Termasuk gajinya,” kata Dedi.
Menurut dia, rekrutmen THL di lingkungan Pemprov Jabar telah dilakukan oleh sejumlah OPD. Sementara pendataan tenaga tersebut dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat.
“Sejauh ini sudah banyak direkrut, dan pendataannya dilakukan oleh BPKAD. Jadi tercatat resmi,” ujarnya. Dengan data sekitar 3.000 THL di BMPR dan 40 THL di DLH, sedikitnya terdapat 3.040 tenaga yang tercatat bekerja pada sektor jalan dan lingkungan di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
Aktivitas KDM turun ke lapangan selama ini memang kerap dipublikasikan melalui media sosial. Dalam sejumlah konten tersebut, persoalan jalan, supir angkot, kebersihan, PKL, hingga bangunan liar menjadi bagian dari persoalan yang disorot.
Dalam penanganannya, KDM tidak hanya menawarkan penertiban, tetapi juga mendorong warga terdampak untuk mendapatkan alternatif pekerjaan, salah satunya melalui pekerjaan sebagai tenaga kebersihan.
Wonk Alit/SRC
