CIREBON. Suararadarcakrabuana.com – Di Sejumlah Daerah Kabupaten Cirebon masih banyak jalan yang rusak di genangi air dan berlubang. Pemerintah Kabupaten Cirebon didesak untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan harus terintegrasi dan tidak boleh menyisakan disparitas antar wilayah.
“Kalau kita bicara pembangunan jalan di kabupaten, maka pemerintah kabupatennya dulu yang harus lakukan efisiensi. Belanja operasional dialihkan, anggaran perjalanan dinas dipangkas. Fokuskan pengelolaan keuangan untuk menyelesaikan problem jalan secara bertahap,” tegas Dedi Mulyadi saat menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Ke-543 Kabupaten Cirebon di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (21/4/2025).
Pernyataan Dedi ini bukan tanpa alasan. Hingga awal 2025, sebagian besar ruas jalan kabupaten di Cirebon masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Warga di beberapa kecamatan seperti Babakan, Gebang, Pabuaran, hingga Greged kerap mengeluhkan kerusakan yang menyulitkan aktivitas harian mereka.
Menurut Gubernur Dedi, intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kondisi jalan kabupaten tidak bisa dilakukan secara instan, mengingat saat ini fokus anggaran provinsi masih tersedot untuk penyelesaian proyek jalan provinsi yang tengah dalam proses audit keuangan.
“Jadi target kita, 2026 itu sudah mulai intervensi ke jalan kabupaten. Dan di 2027 harus paripurna. Artinya, seluruh jalan kabupaten di Jawa Barat harus selesai diperbaiki. Tapi hari ini, kita belum bisa intervensi langsung. Fokus kita adalah menyelesaikan tanggung jawab yang menjadi kewenangan provinsi dulu,” jelas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyinggung pentingnya perubahan cara berpikir di tubuh birokrasi daerah. Ia mengkritik sikap sebagian pejabat eksekutif dan legislatif yang masih terjebak pada pola kerja lama, yakni menitikberatkan visi jangka panjang tanpa aksi konkret dalam lima tahun masa jabatan.
Gubernur menyebutkan bahwa setiap kabupaten, termasuk Cirebon, mesti menata ulang postur APBD mereka. Ia mendorong agar anggaran-anggaran yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat dipangkas dan dialihkan untuk sektor prioritas seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
“Lima tahun ini harus berbuat apa, bukan lima tahun ke depan akan jadi apa. Kalau masih bicara nanti, nanti, ya pembangunan tak pernah selesai. Hari ini, mulailah dengan efisiensi dan kerja nyata,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menyinggung besarnya anggaran perjalanan dinas yang masih menjadi ‘beban’ dalam APBD kabupaten/kota. Ia menilai, banyak perjalanan dinas tidak berdampak langsung terhadap output pembangunan.
“Kalau ada yang bangun ruang tunggu di kantor tapi jalannya rusak parah, itu pasti berdarah. Masyarakat sekarang cerdas, mereka tahu mana program yang menyentuh kebutuhan mereka dan mana yang hanya seremoni,” kata Dedi.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk lebih realistis dan terencana. Menurutnya, 2025 menjadi tahun krusial untuk melakukan konsolidasi dan perencanaan, yang akan diformulasikan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Setelah itu, 2026 menjadi momentum untuk eksekusi.
“2026 harus sudah ready. Tahun ini kan kita di tengah perjalanan. Tapi 2026 harus siap, pembangunan harus terencana. Dan nanti akan dimulai melalui Musrenbang Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan pascamudik Lebaran 2025. Data terbaru menunjukkan, sepanjang 187,21 kilometer jalan mengalami kerusakan, dengan rincian 91,32 kilometer rusak sedang dan 95,89 kilometer rusak berat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengatakan kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tingginya volume kendaraan bertonase berat yang melintasi ruas-ruas jalan tersebut.
Beban berlebih ini mempercepat degradasi permukaan jalan, terutama pada struktur yang tidak dirancang untuk menahan tekanan semacam itu. Selain itu, sistem drainase yang kurang memadai turut berkontribusi terhadap kerusakan.
Kondisi jalan yang rusak memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Cirebon. Mobilitas warga terganggu, waktu tempuh menjadi lebih lama, dan risiko kecelakaan meningkat.
“Bagi sektor ekonomi, terutama distribusi barang dan jasa, kerusakan jalan ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya operasional, dan menurunkan efisiensi logistik,” ujar Iwan,
Iwan mengatakan, pada 2025 ini pihaknya hanya mampu memperbaiki sebagian ruas jalan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran .
Menurut Iwan, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, dengan estimasi sekitar Rp600 miliar untuk setiap 100 kilometer. Meskipun demikian, pihaknya optimis bahwa sisa jalan yang rusak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan hanya sebesar Rp150 miliar, yang diperkirakan hanya mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan sepanjang 40-50 kilometer,” Uja. Iwan.
Redaksi ; Rakhmat sugianto.SH
