Suararadarcakrabuana.com – Dalam acara kegiatan pelantikan pengurus baru Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memaparkan pandangannya terkait pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menekankan pentingnya mengarahkan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk segelintir pihak.
Gubenur Jawa Barat dengan sapaan akrabnya KDM menjelaskan bahwa sebagian besar APBD yang dikelola pemerintah provinsi digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Sekitar 80 persen anggaran kami fokuskan untuk membangun jalan di berbagai wilayah Jawa Barat, memperluas akses pendidikan gratis, serta menyediakan layanan kesehatan gratis di sebelas rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah,” ujarnya.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/dedi-mulyadi-soroti-banjir-di-tasikmalaya/
Ia menambahkan, program pelayanan kesehatan tersebut memungkinkan warga mendapat perawatan tanpa biaya, bahkan untuk prosedur besar seperti operasi jantung.
“Biaya operasi jantung bisa mencapai Rp1 miliar. Tapi kami berupaya agar rakyat tidak perlu membayar,” kata Dedi.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga membicarakan sikapnya terhadap gaya hidup dan penggunaan dana pribadi. Menurutnya, efisiensi harus dimulai dari diri sendiri.
“Kalau saya mau, saya bisa saja bepergian ke luar negeri atau mengajak istri ke Eropa. Tapi saya memilih tidak melakukan itu. Saya lebih baik mengalokasikan uang saya untuk menciptakan keadilan,” tegasnya, seraya menyebut bahwa langkah itu ia anggap selaras dengan ajaran Rasulullah SAW.
Dedi juga menyoroti masalah serius dalam penggunaan anggaran hibah. Ia mengungkapkan, praktik penyaluran hibah sering kali tidak transparan dan cenderung disalahgunakan oleh oknum.
“Dari total anggaran hibah, 70 persen biasanya jatuh ke tangan mafia hibah, sementara hanya 30 persen benar-benar sampai ke penerima. Itu mencederai nilai-nilai agama,” tegasnya, dikutip dari siaran di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel pada 8 Agustus 2025 yang lalu.
Ia menilai, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif adalah perbuatan dosa besar.
“Kalau saya hanya memberikan dana hibah untuk organisasi pendukung politik saya, berarti saya berdosa,” ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu juga menceritakan kondisi pengelolaan anggaran Jawa Barat sebelum dirinya menjabat.
Menurutnya, APBD pada masa lalu kerap dialokasikan untuk hal-hal yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.
“Banyak anggaran yang hanya dinikmati segelintir orang, bahkan berlindung di balik istilah aplikasi atau teknologi informasi,” ungkap Dedi.
Ia mengkritik minimnya perhatian pada pembangunan fasilitas pendidikan.
“Sebelum saya menjabat, tidak ada alokasi sama sekali untuk membangun sekolah dan ruang kelas baru,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan sarana pendidikan yang memadai.
Akibatnya, ia kini mendorong pembangunan kelas baru secara masif.
“Kalau sekarang saya membuka ruang kelas sampai 50 unit sekaligus, jangan salahkan saya. Itu untuk mengejar ketertinggalan,” jelasnya.
Pernyataan Dedi tersebut mencerminkan keinginannya untuk mengubah arah kebijakan anggaran daerah agar lebih berpihak pada masyarakat.
Baginya, setiap rupiah APBD harus digunakan untuk kebutuhan nyata, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu.
“Mengelola anggaran bukan hanya soal teknis, tapi soal amanah. Kalau disalahgunakan, bukan hanya rakyat yang dirugikan, tapi juga kita sendiri yang menanggung dosa,” pungkasnya.*
Redaksi ; RS,SH
