Jakarta.Suararadarcakrabuana.com – Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia tengah jadi sorotan usai hasil survei terbaru Celios dirilis.
Dalam survei tersebut, Bahlil Lahadalia dinilai sebagai menteri dengan kinerja terburuk selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Temuan ini langsung memicu berbagai reaksi publik yang mempertanyakan capaian kinerja kementerian yang dipimpinnya.
Lembaga riset bidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies atau Celios, merilis daftar 10 menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Celios melakukan survei kinerja para menteri serta kepala badan selama satu tahun pemerintahan Prabow-Gibran berjalan.
Survei tersebut melibatkan sejumlah pakar dan ahli kebijakan publik. Dalam rapor Celios, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapat nilai paling rendah, yakni minus 151 poin.
Bahlil menempati posisi pertama dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk versi survei Celios. Di urutan kedua ada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia mendapat nilai minus 81 poin.
- Menteri dengan kinerja terburuk di posisi ketiga ditempati Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
- Menurut survei Celios, kinerja Pigai mendapatkan nilai -79 p0in.
- Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati posisi keempat dengan nilai minus 56 poin.
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hingga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko juga masuk daftar 10 besar kategori pejabat dengan kinerja terburuk. Menurut Celios, para pejabat tersebut perlu di-reshuffle oleh Prabowo Subianto.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/prabowo-tantang-orang-kuat-yang-melanggar-hukum/
Berikut daftar 10 menteri serta kepala badan berkinerja terburuk dan harus di-reshuffle menurut survei yang dilakukan Celios:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia (-151 poin)
2. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana (-81 poin)
3. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai (-79 poin)
4. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-56 poin)
5. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon (-36 poin)
6. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (-34 poin)
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (-22 poin)
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-14 poin)
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (-10 poin)
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid (-7 poin).
Celios menegaskan bahwa data tersebut merupakan suara dari masayakat.
“Evaluasi setahun pemerintahan adalah peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya,” tulis Celios dalam laporannya.Senin (20/10/2025).
Melihat rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dalam tahun pertama Prabowo-Gibran, reshuffle kabinet dinilai menjadi langkah korektif yang tidak bisa ditunda.
“Evaluasi publik terbaru bahkan secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk, yang bukan hanya dinilai gagal bekerja, tetapijuga menjadi beban politik dan moral bagi Prabowo,” tulis Celios.
Bahlil Lahadalia (lahir 7 Agustus 1976) adalah pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024 dan ketua umum Partai Golongan Karya sejak 21 Agustus 2024.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilantik pada 23 Oktober 2019 yang berganti nama pada 28 April 2021 menjadi Kementerian Investasi sehingga ia dilantik sebagai Menteri Investasi pada hari yang sama.
Selain itu, Bahlil adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019 dan menjadi Anggota sejak 2003.
Karier awal dan pendidikan
Ia memulai pendidikan di SD Negeri 1 Seram Timur dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Seram Timur. Dia pindah ke Fakfak dan melanjukan sekolah SMA YAPIS Fakfak.
Dia berjualan kue saat ia masih SD, kondektur angkot saat SMP dan akhirnya menjadi sopir angkot saat duduk di bangku SMA.
Setelah lulus, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura dan lulus pada umur 26 tahun karena kerusuhan Mei 1998.
Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua dan sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2001-2003.
Dia sempat bekerja di Sucofindo setelah lulus sarjana.[8]Setelah dia berhenti bekerja, ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul dan PT Dwijati Sukses.
Kemudian ia menempuh pendidikan di Universitas Cenderawasih dan mendapatkan gelar Magister Sains di bidang Ekonomi.
Pada tahun 2024, Bahlil memperoleh gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. Namun, gelar ini ditangguhkan oleh UI.
Selama pemilihan umum presiden Indonesia 2019, Lahadalia mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden.
Ia menjadi Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye pasangan Joko bersama Ma’ruf Amin. Setelah itu, dia diangkat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 29 Oktober 2019.
Ia dilantik sebagai menteri investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi.
Pada 4 Februari 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif tiba-tiba diganti dengan Bahlil sebagai menteri ad interim karena alasan masalah kesehatan yang dirahasiakan.
Perubahan tersebut berlaku efektif mulai 3 Februari 2022. Pada akhirnya, alasan sebenarnya karena Tasrif terinfeksi Covid-19.[18] Pada 19 Agustus 2024, Bahlil dilantik oleh Joko Widodo menggantikan Tasrif dan dilantik di Istana Negara.
Meskipun ia pernah keluar pada tahun 2009 dari Partai Golkar,[20] pada tanggal 21 Agustus 2024, Bahlil resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada 9 Agustus 2024.
Penunjukan ini merupakan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional ke XXI Partai Golkar di Jakarta.
Menteri Investasi Pada periode Januari hingga November 2022, kebijakan pembatalan dan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi mulai dilaksanakan, Satgas tersebut diketuai oleh Bahlil.
Kebijakan tersebut dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022.
Dari total 5.490 IUP yang terdata, sebanyak 2.343 dianggap tidak berkegiatan karena tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.
Adapun 2.078 diantaranya 2.343 IUP yang dianggap tidak berkegiatan tersebut dilakukan pencabutan.
Pemerintah tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk mengajukan keberatan atas pencabutan IUP, asalkan disertai data pendukung yang memadai.
Satgas Penataan Investasi kemudian melakukan verifikasi terhadap 1.132 permohonan keberatan yang masuk pada periode April hingga November 2022.
Hasilnya, 585 IUP dibatalkan pencabutannya—terdiri dari 499 IUP mineral dan 86 IUP batubara.
Dari total tersebut, baru 469 IUP yang berhasil masuk ke dalam sistem Kementerian ESDM, yaitu Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI).
Sementara itu, 4 IUP masih dalam proses integrasi ke sistem, dan 112 lainnya belum bisa didaftarkan karena perusahaan terkait belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[23]
Tempo menduga Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha pertambangan (IUP) saat sebagai Menteri Investasi. Salah satunya adalah pada izin di tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang tidak ditutup meski tidak lagi beroperasi sejak 2010.
Namun, izin usaha pertambangan (IUP) untuk perusahaan selain PT Meta Mineral Pradana dicabut. Pemilik saham utama dari perusahaan ini adalah PT Papua Bersama Unggul yang merupakan milik Bahlil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Gas minyak cair
Pada 27 Februari 2023 Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, keputusan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007.
Dalam Keputusan Menteri tersebut, rantai pasok penyediaan gas minyak cair (LPG) 3 kg dimulai dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang menugaskan Badan Usaha Penugasan (Pertamina/SPBE), kemudian disalurkan kepada Penyalur LPG Tertentu (agen) dan dilanjutkan ke Sub Penyalur LPG Tertentu (pangkalan).
Pada tanggal 1 Februari 2025, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mulai melaksanakan peraturan tersebut.
Dengan begitu, pada 1 Maret 2025, gas minyak cair 3 kg yang telah disubsidi tersebut tidak lagi dapat dijual melalui pengecer.
Masyarakat hanya dapat membeli elpiji jenis ini melalui pangkalan resmi milik Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.
Langkah ini diambil untuk memperbaiki distribusi dan mencegah penjualan gas subsidi melebihi (HET) yang telah ditetapkan.
Para pengecer yang ingin tetap berjualan harus terdaftar sebagai subpenyalur resmi Pertamina dengan cara mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Kebijakan ini berakibat kepada kelangkaan dan menyebabkan antrean panjang di pangkalan resmi sehingga salah satu konsumen dari Tangerang Selatan yang berusia 62 tahun meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengantre.
Namun, berdasarkan keterangan dari ketua rukun warga yang menjadi lokasi dari pemilik pangkalan yang menjadi lokasi pembelian, ia meninggal dunia akibat kelelahan setelah berjalan kaki sejauh 500 meter sambil membawa dua tabung gas elpiji 3 kilogram, meskipun sudah ditawarkan untuk diantar ke rumah.
Selain itu, rekaman kamera pemantau juga menunjukkan bahwa beliau tidak terlihat sedang mengantre, melainkan hanya bersama satu pembeli lain meskipun ia bolak balik ke pangkalan karena lupa membawa kartu tanda penduduk. Ia akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Pamulang setelah pingsan di rumahnya.
Pada akhirnya, kebijakan ini diubah saat Bahlil menyatakan bahwa pengecer Gas LPG bisa menjadi subpangkalan LPG 3 KG dengan mendaftar melalui aplikasi elektronik milik Pertamina
REDAKSI
