Cirebon. Suararadarcakrabuana.com – Fenomena Sayembara begal sekarang tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Fenomena sayembara begal tersebut didengungkan oleh Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi. Istilah tersebut, yang seolah mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengatasi maraknya aksi begal, justru secara kritis menimbulkan pertanyaan mendasar tentang peran negara dalam menjamin keamanan warganya.
Dalam tataran konteks negara hukum, gagasan semacam ini bukan hanya kontroversial, melainkan juga mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam sistem keamanan.
Pada titik simpul ini, bagaimana peran konstitusional negara, dalam hal ini perangkat keamanan? Keamanan merupakan hak dasar warga negara.
Konstitusi menegaskan, negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika seorang kepala daerah mengumandangkan sayembara begal, pesan yang tersirat adalah negara tidak lagi mampu menjalankan fungsi elementernya.
Pencuri Ayam Tewas di Bali, Main Hakim Sendiri Harus Jadi Titik Balik Penegakan Hukum Artikel Kompas.id Warga dipaksa mengambil alih peran aparat, padahal itu bukan tugas mereka. Dalam sistem negara hukum, kepolisian adalah instrumen utama untuk menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat.
Polisi memiliki kewenangan, perangkat hukum, serta legitimasi untuk bertindak. Jika masyarakat diminta turun tangan secara langsung, maka fungsi kepolisian dipertanyakan.
Apakah aparat tidak cukup kuat? Ataukah koordinasi dan strategi penegakan hukum yang lemah? Sebab, Sayembara begal membuka ruang bagi praktik vigilantisme.
Warga yang merasa berhak menindak pelaku kejahatan bisa bertindak di luar hukum, bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Alih-alih menekan angka kriminalitas, hal ini bisa memicu kekerasan baru, konflik horizontal, dan ketidakpastian hukum.
Bilamana, negara menyerahkan urusan keamanan kepada masyarakat, itu adalah simbol kegagalan. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penonton. Sayembara begal menjadi metafora, sistem keamanan formal tidak berjalan efektif, sehingga solusi instan yang ditawarkan justru menyalahi prinsip negara hukum.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-tegaskan-sayembara-bukan-ajak-buru-hadiah/
Selain menyalahi prinsip negara hokum, seruan semacam itu juga berdampak pada psikologi social. Warga merasa tidak aman, kehilangan kepercayaan pada aparat, dan akhirnya membangun budaya ketakutan.
Kepercayaan publik terhadap negara bisa runtuh, dan ini berbahaya bagi stabilitas sosial-politik. Memang, tidak bisa dimungkiri, “sayembara begal” juga bernuansa politik populis.
Ia terdengar heroik, seolah memberi solusi cepat atas keresahan masyarakat. Akan tetapi, populisme semacam ini acapkali mengabaikan akar masalah: lemahnya sistem patroli, kurangnya personel, minimnya teknologi pengawasan, dan buruknya koordinasi antarinstansi. Alih-alih menyerahkan pada masyarakat, negara seharusnya memperkuat kapasitas kepolisian.
Misalnya dengan meningkatkan jumlah personel di titik rawan, memperbaiki sistem intelijen, memanfaatkan teknologi CCTV dan artificial intelligence, serta memperkuat kerja sama dengan komunitas lokal dalam bentuk pengawasan berbasis hukum, bukan sayembara.
Sebab, negara hukum berdiri di atas legitimasi hukum, bukan kekuatan massa. Jika aparat gagal, maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya, bukan dialihkan ke tangan warga. Legitimasi negara akan runtuh jika hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan digantikan oleh sayembara yang rawan disalahgunakan.
Sayembara begal adalah alarm keras bahwa sistem keamanan kita sedang krisis. Sayembera tersebut, bukan solusi, melainkan tanda negara gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Dalam negara hukum, keamanan tidak boleh diprivatisasi atau diserahkan pada warga. Yang dibutuhkan adalah reformasi serius di tubuh aparat, peningkatan kapasitas, dan pengembalian kepercayaan publik.
Tanpa itu, negara akan terus dipandang lemah, dan masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter, tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar.
Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Wonk Alit /SRC
