Bandung, Suararadarcakrabuana.com – Pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, menuai sorotan serius. Sejumlah orang tua siswa penerima manfaat mengeluhkan paket MBG yang diterima anak-anak mereka selama masa libur panjang sekolah, yang diduga hanya bernilai sekitar Rp20.000 untuk jatah tiga hari.
Nilai tersebut dinilai jauh dari standar kebutuhan gizi harian anak sebagaimana pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa keluhan ini terjadi hampir merata di sejumlah sekolah penerima MBG. Orang tua menilai menu yang diberikan minim variasi, porsi terbatas, dan tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang.
“Kalau dihitung, satu hari paling sekitar enam ribuan. Itu untuk anak sekolah, jelas tidak cukup,” ujar seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Standar BGN vs Fakta di Lapangan
Berdasarkan pedoman BGN, menu MBG minimal harus memenuhi prinsip gizi seimbang, yang mencakup:
- Sumber karbohidrat (nasi/umbi/roti)
- Protein hewani (telur, ikan, daging, atau ayam)
- Protein nabati (tempe, tahu, kacang-kacangan)
- Sayuran
- Buah
- serta memperhatikan kecukupan energi dan protein harian anak sesuai kelompok usia
Dalam implementasinya, MBG dirancang bukan sekadar makanan pengganjal lapar, melainkan intervensi gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting.
Namun, paket MBG yang diterima siswa di Majalaya, menurut pengakuan orang tua, tidak mencerminkan komposisi tersebut secara utuh. Protein hewani disebut jarang ditemukan, sayur dan buah sering kali tidak tersedia, sementara porsi makanan dinilai jauh dari cukup.
“Kadang hanya nasi dan lauk sederhana, tanpa buah. Itu pun porsinya kecil,” ungkap wali murid lainnya.
Gita Rinjani, Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Majalaya, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pengelolaan anggaran MBG di setiap SPPG bersifat at cost, berdasarkan biaya riil belanja di lapangan, dengan batas maksimal anggaran yang telah ditentukan dan Ia pun merinci [
Rp8.000 per porsi untuk balita, PAUD, Kober, TK, dan SD kelas 1–3
Rp10.000 per porsi untuk SD kelas 4–6, SMP/sederajat, SMA/sederajat, ibu hamil, dan ibu menyusui
Namun temuan di lapangan justru menunjukkan bahwa nilai makanan yang diterima siswa jauh di bawah batas maksimal tersebut, jika benar hanya berkisar Rp20.000 untuk tiga hari.Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial:
Sejumlah orang tua dan pemerhati kebijakan publik mendesak untuk Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Majalaya serta Audit penggunaan anggaran di tingkat SPPG
Apakah anggaran digunakan secara optimal untuk memenuhi standar gizi, atau justru terjadi penyusutan kualitas di tingkat pelaksanaan?
Potensi Masalah pada Transparansi dan PengawasanHingga kini, belum ditemukan keterbukaan terkait:
- Rincian belanja menu MBG per hari
- Standar menu yang digunakan SPPG
- Mekanisme pengawasan kualitas gizi
- Evaluasi kepatuhan terhadap pedoman BGN
Minimnya transparansi tersebut memperkuat dugaan lemahnya pengawasan program, khususnya di masa libur sekolah, saat distribusi MBG tetap berjalan namun kontrol publik relatif berkurang.
Sejumlah orang tua dan pemerhati kebijakan publik mendesak adanya: Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Majalaya dan Audit penggunaan anggaran di tingkat SPPG
Serta pengawasan langsung dari instansi terkait, baik daerah maupun pusat Program MBG sejatinya merupakan program strategis nasional.
Namun jika pelaksanaannya tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan BGN, maka manfaatnya dikhawatirkan tidak optimal, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi penerima manfaat.
Dalam hal ini pihak terkait harus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip akuntabilitas dan kepentingan terbaik bagi anak-anak penerima MBG.
RS,RS ? Riki
