JAKARTA, SUARARADARCARABUANA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian publik dengan kebijakan terbarunya: siswa yang dianggap “nakal” akan dikirim ke barak militer sebagai bentuk pembinaan.
Program ini resmi dimulai per 2 Mei 2025 dan menyasar pelajar yang terlibat dalam berbagai pelanggaran seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keributan di lingkungan sekolah.
Dedi menjelaskan, program ini akan diberlakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah dengan tingkat pelanggaran siswa yang tinggi, sebelum diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Para siswa yang terjaring dalam program ini akan menjalani pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun. Menurut Dedi, barak militer bukan hanya tempat pelatihan fisik, melainkan media pembentukan karakter dan penanaman nilai kedisiplinan yang dinilai hilang dalam generasi muda saat ini
Pendekatan militer dianggap sebagai cara cepat untuk mengubah perilaku menyimpang menjadi tanggung jawab dan ketaatan.
Namun, kebijakan ini langsung menuai kritik dari kalangan psikolog dan pemerhati anak. Karena dianggap menyederhanakan masalah perilaku remaja yang sesungguhnya jauh lebih kompleks.
“Penyebab kenakalan remaja itu beragam, bisa karena trauma, masalah regulasi emosi, butuh validasi, atau bahkan hanya sekadar ikutan karena tidak paham aturan,” ujar Farraas mengutip Kompas.com beberapa waktu lalu.
Menurutnya, menyamaratakan semua pelanggaran dengan satu metode korektif yang sama justru berisiko memperburuk kondisi psikologis anak. Setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, dan pendekatannya pun harus disesuaikan.
“Dengan penyebab yang berbeda-beda, tidak mungkin solusinya cuma satu. Rasanya kalau salah menyimpulkan tentu enggak akan efektif nyelesain masalahnya,” jelas Farraas.
Lebih jauh, Farraas menilai efektivitas program barak militer sangat bergantung pada keseluruhan sistem pembinaan.
Jika hanya dilakukan dalam waktu terbatas tanpa pendampingan lanjutan, maka kemungkinan besar masalah akan kembali muncul setelah siswa kembali ke lingkungan asalnya.
Baca Juga : https://www.suararadarcakrabuana.com/nasib-aura-cinta-usai-debat-dengan-dedi-mulyadi/
“Kalau akar masalahnya ada di rumah atau lingkungan sekitar, tentu enggak terselesaikan dengan tuntas,” ungkapnya.
Ia menekankan, solusi mendisiplinkan siswa seharusnya melibatkan peran aktif keluarga dan komunitas, bukan hanya melempar tanggung jawab ke institusi lain.
Kritik terhadap pendekatan ini juga muncul dari berbagai kalangan pendidik dan pemerhati anak yang mempertanyakan: apakah kedisiplinan selalu harus lahir dari ketakutan?
Atau justru bisa tumbuh melalui pemahaman, empati, dan pembinaan psikososial yang lebih manusiawi?
Dengan minimnya ruang dialog antara pengambil kebijakan dan para ahli perkembangan anak, kebijakan ini berpotensi menjadi jalan pintas berisiko daripada solusi jangka panjang yang berakar kuat
Redaksi ; RS. SH
