Jakarta.Suararadarcakrabuana.com – Lembaga legislatif Indonesia kini memasuki babak sejarah yang menentukan. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, DPR tampil sebagai garda rakyat dengan kepemimpinan Puan Maharani yang digadang-gadang mampu mengawal visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui filosofi sumitronomic.
Filosofi ini bukan hanya jargon, tetapi paradigma baru yang menekankan pada kemandirian nasional, distribusi kesejahteraan secara merata, dan peran negara yang kuat dalam mengatur arah pembangunan.
Sebagai Ketua DPR, Puan tidak sekadar menjalankan fungsi formal legislatif, melainkan memimpin reformasi legislatif yang menggeser paradigma lama. Jika sebelumnya DPR lebih sering dicap hanya sebagai “stempel” eksekutif, kini lembaga ini bergerak menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dengan latar belakang politik yang matang, Puan mampu menempatkan DPR pada posisi strategis, menjembatani visi eksekutif dan aspirasi rakyat tanpa kehilangan independensinya.
Ridwan, aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Gema Puan, menegaskan bahwa peran DPR dalam proses penyusunan APBN adalah inti dari politik ekonomi bangsa.
“APBN adalah denyut nadi negara. Jika parlemen lemah, visi sumitronomic tidak akan pernah terwujud. Mbak Puan memastikan APBN benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya kelompok elite,” ujarnya.
Ia memaparkan siklus RAPBN sebagai arena politik strategis, bukan sekadar prosedur teknis :
Agustus 2025: Presiden menyampaikan Nota Keuangan & RAPBN 2026 ke DPR.
September–Oktober 2025: DPR bersama pemerintah membahas RAPBN 2026.
Oktober 2025: RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2026.
1 Januari 2026: APBN 2026 resmi berlaku.
Di balik jadwal formal ini, berlangsung perdebatan sengit mengenai alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga subsidi bagi rakyat kecil. Puan mendorong transparansi pembahasan, memastikan setiap rupiah benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik.
Praktisi hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, melihat langkah Puan sebagai terobosan penting.
“Politik bukan sekadar kompromi elite, melainkan pengabdian. Puan hadir membawa warna baru, menjadikan parlemen bukan corong kekuasaan, tetapi garda rakyat. Reformasi legislatif yang ia pimpin menjadi instrumen untuk menafsirkan kembali fungsi anggaran sebagai alat perjuangan kelas,” jelasnya.
Menurut Fredi, keberanian Puan menempatkan DPR sebagai mitra kritis pemerintah adalah kunci agar demokrasi tidak jatuh pada oligarki. Dengan demikian, parlemen benar-benar menjalankan fungsi kontrol, legislasi, dan representasi.
Sementara itu, pengamat ekonomi Romadhon Yakuza menilai bahwa reformasi legislatif di bawah kepemimpinan Puan merupakan prasyarat penting untuk stabilitas makroekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan.
“Sumitronomic harus dipahami sebagai paradigma ekonomi politik baru. DPR yang dipimpin Puan memastikan bahwa APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan instrumen distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. Setiap rupiah harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk energi produktif, bukan mengendap di saku elite,” ungkapnya.
Romadhon menambahkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa ketika parlemen kuat, kebijakan ekonomi lebih berpihak pada keadilan sosial. Jika konsistensi ini dijaga, APBN 2026 bisa menjadi tonggak redistribusi ekonomi nasional yang sejak era reformasi 1998 selalu diperjuangkan rakyat.
Puan Maharani, dengan gaya kepemimpinannya yang tegas namun terbuka, menempatkan DPR pada posisi penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia bukan hanya simbol kontinuitas politik, tetapi juga sosok transformasi yang membawa DPR menjadi arena perjuangan rakyat.
Melalui reformasi legislatif, Puan memperlihatkan bahwa parlemen bisa menjadi mitra kritis sekaligus pengawal visi pembangunan berkeadilan.
Harapan rakyat kini tertuju pada APBN 2026 sebagai bukti nyata. Dari Sabang hingga Merauke, publik menunggu apakah anggaran negara benar-benar menjadi senjata pemerataan pembangunan, selaras dengan cita-cita sumitronomic ala Prabowo.
Jika konsistensi ini dijaga, Indonesia bisa melangkah menuju era baru: pembangunan inklusif yang tidak hanya menguntungkan elite, tetapi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Redaksi ; RS,SH
