Jawa barat. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi emosi karena uang kompensasi untuk supir angkot disunat oknum. Sosok pelaku pun dikuak para supir yang jadi korban.
Bantuan Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi untuk sopir angkot Puncak Bogor ternyata dipotong oleh tiga oknum, Para pelaku berdalih keikhlasan saat memotong bantuan dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Walau dalih ikhlas, namun nominal yang diminta justru dipatok sebanyak Rp 200 ribu. KDM memang membuat kebijakan meliburkan sopir angkot agar lalu lintas di Puncak selama libur lebaran 2025 bisa lancar.
Sebagai gantinya Dedi Mulyadi menggelontorkan bantuan untuk supir angkot. Seharusnya kompensasi yang didapat satu orang sopir ialah uang Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu.
Namun menurut pengakuan dari seorang supir angkot bernama Emen, mereka hanya mendapat uang Rp 800 ribu.
“Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp 200 ribu,” Ujar.Emen saat ditelepon KDM.
Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan Gubernur Dedi Mulyadi untuk supir angkot.
Menurutnya pihak yang menyunat adalah oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).
“Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU,” tukas, Emen.
Sangat disayangkan, dia tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Gubernur Jabar KDM.
“Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum,” ucapnya.
Emen juga menyebut satu nama dari KKSU.
“Nerimanya ? Tahu pak, ketuanya pak Nandar,” kata Emen.
Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp 200 ribu per orangnya.
“Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp 4 juta, ke KKSU kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU,” kata Emen.
“Rp 200 ribu kali 500 lumayan Rp 100 juta,” Ujar. Dedi Mulyadi.
KDM menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk premanisme.
“Berarti itu premanisme. Itu preman yang berbaju seragam,” kata Dedi.
Secara tegas KDM menekankan bakal menyeret tiga lembaga itu ke ranah hukum.
“Kalau nanti saya proses minta polisi nangkap orang yang motonginnya bapak bersedia jadi saksi ? saya backup, gubernur yang backup,” katanya.
“Saya mau minta ini proses hukum aja ini,” tegas Dedi Mulyadi
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bogor buka suara terkait adanya dugaan pemotongan uang kompensasi terhadap sopir angkutan kota (Angkot) di jalur Puncak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.
Sebagai pengganti penghasilan, para supir angkot akan menerima kompenasi sebesar Rp1,5 juta yang terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.
Namun baru-baru ini beredar kabar jika adanya pemotongan terhadap kompensasi tersebut sebesar Rp200 ribu, sehingga sopir angkot hanya menerima Rp800 ribu.
Atas hal tersebut, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk supir angkot.
Berdasarkan hasil penelusurannya, hal tersebut merupakan inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing.
“Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025).
Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terimakasih tanpa dipatok dari para supir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.
Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua supir angkot memberikan kontribusinya.
Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.
“Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimaksih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” pungkasnya.
Redaksi ; Rakhmat suganto.SH
