Jakarta. Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa lewat pendirian Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program strategis nasional yang kini telah menjangkau lebih dari 16 ribu desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa setiap koperasi akan mendapat modal awal sebesar Rp 3 miliar dalam bentuk pinjaman, bukan hibah.
“Koperasi ini bukan dikasih uang, dia dapat plafon kredit, plafon pinjaman. Pertama Rp 3 miliar pinjaman, nanti harus dikembalikan,” tegas Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (16/5).
Pinjaman ini disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan skema pengembalian selama enam tahun. Zulhas menyebut skema ini sebagai bentuk pembelajaran dari masa lalu, di mana bantuan modal seringkali habis tanpa keberlanjutan usaha.
“Dulu modal diberikan langsung dan habis. Tapi sekarang ini adalah bisnis dan usaha,” ujarnya.
Zulhas menegaskan bahwa proses pencairan dana akan dilakukan secara profesional. Koperasi harus mengajukan proposal penggunaan dana. Misalnya, jika koperasi mengusulkan pembangunan gudang senilai Rp 1 miliar, maka bank akan melakukan verifikasi, dan jika hanya disetujui Rp 200 juta, maka dana yang dicairkan sesuai jumlah tersebut.
“Semua proses akan berjalan profesional dan transparan. Kami ingin koperasi ini bertahan lama dan benar-benar meningkatkan ekonomi desa,” tambahnya.
Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan enam fungsi utama, yaitu:
1. Memotong rantai pasok sembako langsung dari produsen ke konsumen desa.
2. Menjadi agen distribusi LPG 3 kg.
3. Menjadi distributor alat dan mesin pertanian (Alsintan).
4. Mengelola gudang dan menyewakan peralatan pertanian.
5. Menjadi agen BRILink dan BNI.
6. Menyalurkan KUR berbunga ringan dan menjadi agen Bulog untuk pembelian gabah dan jagung.
Selain itu, koperasi juga dapat membuka apotek atau pos kesehatan desa untuk mengurangi ketergantungan warga pada layanan kesehatan di kota.
“Tujuannya jelas, menghilangkan peran tengkulak dan rentenir, serta menciptakan ekonomi kerakyatan berbasis desa,” kata Zulhas.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/pemerintah-harus-berantas-preman-berkedok-wartawan/
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa hingga kini sudah ada 16.734 desa/kelurahan yang memiliki Koperasi Desa Merah Putih.
“Jumlah terbanyak terdapat di Jawa Tengah, yakni sebanyak 4.034 unit,” ujar Budi Arie dalam rapat koordinasi terbatas Satgas Nasional di tempat yang sama.
Budi Arie menambahkan, pendirian 80 ribu koperasi ini berpotensi menciptakan 1-2 juta lapangan kerja baru di desa.
“Kalau satu koperasi punya dua truk, artinya ada 160 ribu truk. Itu sudah menciptakan 160 ribu pekerjaan hanya dari sopir truk saja,” jelasnya.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meminta percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa. Pemerintah pusat pun menggandeng kementerian, lembaga, dan pemda untuk memastikan program ini berjalan masif dan efektif.
Dengan skema pembiayaan yang sehat, pengawasan berlapis, serta pendampingan intensif, Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang menjadi tulang punggung baru bagi ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Redaksi ; Rakhmat Sugianto.SH
