Bandung. Sararaadarcakrabuana.com – Gebrakan demi gebrakan masih terus dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membenahi pemerintahannya. Ia mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemprov Jabar.
Mulai hari ini, Pemprov Jabar akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media. “Betul (akan diposting setiap hari),” ujar Dedi, Senin, 27 Oktober 2025.
Dedi menuturkan, langkah tersebut sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, ia pada pekan lalu membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.
“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” tuturnya.
Gubernur Jabar juga menyatakan, keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jawa Barat. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” ungkapnya.
Petang ini, Dedi Mulyadi mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dilaporkan detil sampai rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp 935,8 miliar lebih.
Kemudian sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp 22,8 miliar lebih. Dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp 49,6 miliar lebih.
Laporan ini juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp 4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp 20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp 11,050 miliar.
Hingga Desember 2025, lanjut Dedi, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp 7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.
“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” lpungkas Dedi.
Gubernur juga menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya
Redaksi ; RS,SH
