Bogor. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya memberikan tanggapan atas keluhan sejumlah kontraktor yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku material akibat penutupan tambang galian C di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Penutupan tambang tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan lingkungan dan pengendalian dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan
Keluhan kontraktor mencuat setelah proyek-proyek infrastruktur di Bogor, termasuk pembangunan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang), mengalami hambatan karena pasokan material seperti batu dan pasir menjadi langka. Proyek senilai Rp31 miliar itu disebut terancam tertunda karena kontraktor kesulitan mendapatkan bahan quary untuk pengecoran jalan.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan penutupan tambang tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang pelaku usaha konstruksi. Ia menyebut bahwa sebagai pemimpin, dirinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang.
“Kalau kontraktor mengeluh pasti ada, tapi kan ada wilayah lain yang buka. Jadi bukan hanya di situ saja. Kami kalau hanya dengar keluhan satu orang tanpa mempertimbangkan keluhan orang lain, kan tidak adil jadi pemimpin,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Tribun Jabar dan Metro Bogor.
Dedi mengakui bahwa penutupan tambang memang menimbulkan dilema antara kelangsungan proyek infrastruktur dan perlindungan warga sekitar. Ia menyebut bahwa banyak warga di Bogor Barat yang mengeluhkan dampak buruk dari aktivitas tambang, mulai dari polusi udara, kerusakan jalan, hingga gangguan kesehatan.
“Ini bukan soal proyek saja, tapi soal kehidupan warga. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat demi beton,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah merumuskan solusi komprehensif untuk mengatasi kelangkaan material konstruksi, termasuk membuka akses pasokan dari wilayah lain dan membangun jalur logistik khusus untuk truk tambang agar tidak mengganggu pemukiman warga.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-tegaskan-minta-pabrik-aqua-ganti-armada-distribusi/
Sejumlah kontraktor berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian pasokan material agar proyek-proyek strategis tidak tertunda. Mereka juga meminta agar ada koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat distribusi bahan baku dari daerah yang tambangnya masih beroperasi.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog dengan para pelaku usaha konstruksi, namun tetap menekankan bahwa keputusan harus berpihak pada kepentingan publik secara luas.
“Pembangunan harus berkelanjutan, bukan hanya cepat selesai. Kita harus pastikan bahwa dampaknya tidak merugikan generasi mendatang,” tutup Dedi.
Dengan pernyataan ini, Dedi Mulyadi menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, sekaligus membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Redaksi ; RS,SH
