BANDUNG – PT PLN (Persero) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada Senin, 18 Mei 2026 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi dan tindak lanjut operasional atas kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding /MoU) yang ditandatangani pada waktu yang sama tentang penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Jawa Barat antara PLN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan akses ketenagalistrikan, serta penguatan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pengembangan energi di Bumi Pasundan harus berjalan selaras dengan komitmen pelestarian lingkungan, sekaligus menjamin seluruh masyarakat memperoleh akses listrik yang adil dan merata.
“Hari ini kita punya komitmen, untuk yang pertama, pembangunan energi di Jawa Barat harus berpegang teguh pada prinsip keberlangsungan ekologi. Yang kedua, ketika Jawa Barat mengirim energi listrik ke luar daerah membuat Indonesia terang, maka Jawa Barat tidak boleh gelap. Artinya, tidak boleh ada warga Jabar yang tidak diterangi oleh listrik,” ujar Dedi Mulyadi.
Direktur Utama PLN,Darmawan Prasodjo menyambut baik komitmen tersebut dengan menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat.
“Hari ini PLN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi bekerja sama dengan satu tujuan, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat melalui listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan. PLN sangat sepakat bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus selaras dengan keberlangsungan ekologi. Standing point dari Pak Gubernur luar biasa. Hari ini kita bekerja sama untuk terangnya warga Jawa Barat” tutur Darmawan.
General Manager PLN unit induk pembangunan jawa baian tengah (UIP JBT), Kisbartanto Purnomo Putro, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah nyata PLN dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi masyarakat.
Dirinya menegaskan komitmen PLN dalam mendukung peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Barat melalui berbagai program yang berorientasi pada pemerataan akses energi.
“Melalui kerja sama ini, PLN ingin memastikan manfaat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Peningkatan akses ketenagalistrikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain fokus pada perluasan akses listrik, PKS tersebut juga memuat komitmen PLN dalam melaksanakan kewajiban penyerahan lahan kompensasi atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Perjanjian kerja sama ini akan menjadi acuan dalam penyelesaian berbagai komitmen lingkungan PLN, di antaranya pemenuhan kewajiban lahan kompensasi, pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Rehab DAS), serta reklamasi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban PPKH.
“PLN tidak hanya fokus menghadirkan keandalan pasokan listrik, tetapi juga memastikan seluruh proses pembangunan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Melalui kolaborasi ini, PLN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak hanya mendukung kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata kelola kawasan hutan secara bertanggung jawab.
Wonk Alit/SRC
