BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merampingkan struktur organisasi pemerintahan mulai dari jumlah lembaga, badan, dinas hingga biro.
Kebijakan tersebut dilakukan di tengah tekanan fiskal sekaligus untuk mengurangi beban belanja operasional pemerintahan. Anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk pembangunan dan peningkatan layanan dasar masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, restrukturisasi organisasi diarahkan untuk membentuk pemerintahan dengan struktur yang lebih ramping, tetapi memiliki fungsi yang lebih besar.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan upaya restrukturisasi organisasi perangkat pemerintah atau menurunkan jumlah lembaga pemerintah, jumlah badan, jumlah dinas, dan jumlah biro,” kata KDM dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Menurut dia, prinsip yang digunakan dalam restrukturisasi tersebut adalah miskin struktur, kaya akan fungsi. Perampingan struktur juga akan mengurangi berbagai komponen belanja yang mengikuti keberadaan jabatan dan organisasi pemerintahan.
Mulai dari tunjangan jabatan, biaya pemeliharaan gedung kantor, listrik, air, kendaraan, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas hingga pembelian bahan bakar.
“Penurunan ini bertujuan untuk merampingkan struktur jabatan yang miskin struktur, kaya akan fungsi. Sehingga akan terjadi alokasi anggaran semakin bertambah untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.
KDM mengatakan, penghematan tersebut akan diarahkan untuk pembangunan di Jawa Barat sehingga pelayanan dasar masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Dengan demikian, efisiensi birokrasi tidak hanya ditujukan untuk mengecilkan organisasi, tetapi juga memastikan belanja pemerintah lebih banyak dirasakan masyarakat.
Perampingan juga akan menyasar badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat. KDM mengatakan, sejumlah BUMD yang saat ini berdiri sendiri akan digabung dalam satu kelembagaan holding bernama Sangga Buana. Bank BJB menjadi satu-satunya BUMD yang dikecualikan dari skema tersebut.
“BUMD yang jumlahnya banyak akan diholding menjadi satu kelembagaan BUMD namanya Sangga Buana, kecuali BJB,” katanya.
Menurut KDM, konsolidasi tersebut akan berdampak pada penyederhanaan struktur pengelolaan BUMD, termasuk jumlah direksi dan komisaris.
“Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris,” ujarnya.
Ia menyebut jajaran perangkat BUMD yang ada saat ini berada dalam posisi sementara seiring rencana restrukturisasi tersebut.
“Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak,” kata KDM.
Nantinya, Sangga Buana akan menjadi kelembagaan yang mencatat dan mengelola aset BUMD di Jawa Barat, di luar Bank BJB. Pengelolaannya akan diarahkan kepada tenaga profesional melalui proses seleksi terbuka.
Langkah tersebut diambil karena pemerintah daerah menilai keberadaan banyak BUMD beserta jajaran direksi dan komisaris belum memberikan kontribusi optimal terhadap daerah.
“Jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan, sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat, tidak begitu besar kontribusinya bahkan menjadi beban daerah,” ujarnya.
Selain digabung, BUMD yang dinilai tidak memiliki kinerja dan fungsi yang jelas juga akan dihentikan.
“BUMD-BUMD yang tidak produktif, yang hanya berdiri saja tapi tidak memiliki fungsi apa-apa, menggunakan keuangan BUMD-nya tidak efektif, kami akan menutupnya,” tegasnya.
Melalui restrukturisasi tersebut, Pemprov Jabar berharap pengelolaan BUMD menjadi lebih efisien dan mampu memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing serta optimalisasi aset daerah.
Wonk Alit/SRC
