Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall ) sepanjang 500 kilometer akan dibangun di pantai utara Pulau Jawa (Pantura), dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Ia memperkirakan anggaran proyek mencapai US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.280 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat.
“Kami gunakan kekuatan kami sendiri,” kata Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025 kemarin.
Dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall), Prabowo mendorong semua pihak terlibat aktif demi memastikan pembangunan berlangsung berkelanjutan.
“Untuk fase pertama saja, A, B itu Rp 164 triliun, mungkin semuanya nanti seperti yang saya dengar akan makan 50-60 miliar dolar AS, mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini adalah bukan bisa atau tidak bisa. Ini harus atau enggak,” ucap Prabowo di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024, seperti dikutip dari Antara.
Dalam acara ICI 2025, Prabowo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut membiayai pembangunan giant sea wall, khususnya di Teluk Jakarta yang diperkirakan menelan biaya US$ 8–10 miliar dari total US$ 80 miliar.
Survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menunjukkan 56,2 persen responden khawatir pembangunan giant sea wall berdampak pada lingkungan dan penghidupan nelayan.
Peneliti DFW Indonesia Luthfian Haekal menyampaikan, survei dilakukan secara daring pada 20 Maret–25 April 2025 terhadap 105 responden.
Menurutnya, dua pandangan muncul soal proyek ini: antara melihatnya sebagai pelindung kawasan atau sebagai ancaman ekologis.
“Mayoritas atau sebanyak 56,2 persen tidak setuju giant sea wall, karena khawatir dampak lingkungan dan penghidupan nelayan,” kata Luthfian dalam paparan daring, Rabu, 30 April 2025.
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menilai proyek ini bisa mengalihkan anggaran kesejahteraan.
“Kalau kami bergantung pada mekanisme seperti itu, otomatis ada uang-uang yang akhirnya terserap ke situ (proyek giant sea wall). Uang yang mestinya bisa dianggarkan untuk program kesejahteraan, bisa terserap ke situ,” ucap Elisa dalam diskusi publik virtual, Jumat, 12 Januari 2024.
Ia menambahkan, proyek ini tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Dan masalahnya, solusi ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi, ke mana-mana dampak kerugiannya,” ujar Elisa.
Koalisi masyarakat sipil Maleh Dadi Segoro (MDS) menyatakan penolakan terhadap proyek giant sea wall. Koordinator MDS Martha Kumala Dewi menilai proyek ini justru memusatkan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura yang mengalami penurunan muka tanah.
Menurut Martha, masifnya pembangunan infrastruktur dan industri akan menambah beban serta meningkatkan kebutuhan air. Sebagian besar kebutuhan air di kawasan tersebut dipenuhi lewat ekstraksi air tanah, yang memperparah amblesan.
“Jadi, konsentrasi ekonomi di Pantura Jawa yang datang bersama dengan tanggul laut akan semakin memperparah amblesan tanah melalui pembebanan fisik dan ekstraksi air tanah dalam yang akan bertambah,”kata Martha dalam keterangannya, Jumat, 12 Januari 2024.
Redaksi ; RS,SH
