Jawa Barat. Suararadarcakrabuana.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas ol pemerintah pusat menuai beragam isu, mulai dari alokasi anggaran hingga insiden keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menunjukkan pendekatan unik dalam mendukung program ini, sambil dihadapkan pada serangkaian kasus keracunan yang meresahkan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk MBG.
Menurutnya, anggaran yang semula disiapkan sebesar hampir Rp1 triliun dari APBD 2024 telah digeser untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan.
Keputusan ini diambil setelah adanya kebijakan pusat bahwa seluruh pembiayaan MBG akan ditanggung langsung dari APBN.
Baca Juga: BGN Luncurkan Hotline Link Aduan MBG atau Program Makan Bergizi Gratis, Siap Melayani Hingga Malam
Meski begitu, Dedi memastikan bahwa peran pengawasan tetap dijalankan. “Anggaran dengan fungsi sektor… menempel di masing-masing sektor,” ujarnya.
Anggaran monitoring dialokasikan di Dinas Kesehatan untuk standar higienitas, di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) untuk pengawasan bahan baku, dan di Bappeda untuk memastikan program ini mencapai tujuannya, baik dari segi gizi maupun keberlanjutan ekonomi lokal.
Secara nasional, anggaran MBG yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 mencapai Rp335 triliun. Alokasi ini sebagian besar diambil dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui serapan anggaran per September 2025 masih tergolong rendah, hanya Rp15,7 triliun dari total alokasi tahun berjalan sebesar Rp71 triliun.
Meski demikian, Dadan tetap optimistis. Ia yakin anggaran akan terserap maksimal, bahkan memprediksi akan ada kebutuhan tambahan Rp50 triliun.
Menurutnya, BGN telah memiliki sistem yang kuat, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi “penggerak utama” yang menyerap sebagian besar anggaran.
“Kami tidak risau,” kata Dadan. “Kami tahu apa yang harus kami lakukan.”
Di tengah optimisme BGN, sejumlah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari menu MBG menjadi sorotan publik.
Kasus ini terjadi secara beruntun di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Garut, Bandung Barat, dan kini menyebar ke Sukabumi dan Cianjur.
Di Kabupaten Bandung Barat, total 730 orang, sebagian besar siswa, mengalami gejala keracunan, meskipun sebagian besar korban telah membaik.
Di Kabupaten Sukabumi, 32 siswa SMK Doa Bangsa mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi menu MBG, yang terdiri dari spageti bumbu ikan, nugget, wortel, dan jagung. Lima siswa di antaranya bahkan harus dirujuk ke rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Sukabumi, Agus Sanusi, telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebabnya.
Tak berhenti di situ, insiden serupa juga menimpa 30 murid SDN Taruna Bakti di Cianjur, bahkan seorang guru turut menjadi korban. Kepala sekolah, Nani Hertiani, menyebut gejala mulai muncul 30 menit setelah makanan disalurkan.
Serangkaian kasus keracunan ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat, terutama pada SPPG yang menjadi ujung tombak program ini.
Meskipun BGN optimistis, insiden di lapangan menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat program.
Redaksi ; RS,SH
