JAKARTA.Suararadarcakrabuana.com — Presiden RI Prabowo Subianto heran mengapa praktik kebocoran ekonomi skala besar, seperti transfer pricing dan underinvoicing minim mendapat sorotan publik. Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi RI 1 justru dikritik sebagai pemborosan anggaran.
“Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan, tetapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes,” kata Prabowo dalam taklimat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2026).
Transfer pricing dan underinvoicing adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggeser keuntungan ke negara bertarif pajak rendah guna meminimalkan beban pajak grup usaha secara keseluruhan. Tindakan manipulasi tersebut sangat merugikan negara akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk yang berharga.
Di sisi lain, Prabowo mendapati, pemerintah justru mendapat berbagai kritik ketika menjalankan program MBG. Padahal, sasaran program itu adalah anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“Tetapi kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan di sekolah. Kita dituduh pemborosan, kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo mengungkap adanya kebocoran ekonomi melalui berbagai praktik seperti underinvoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, dan penyelundupan yang menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Menurut dia, data mengenai praktik tersebut berasal dari berbagai lembaga internasional dan bukan disusun oleh pemerintah.
Prabowo mengatakan, pemerintah tetap meyakini program MBG merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah didasarkan pada amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengatur perekonomian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Presiden Prabowo menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat perputaran ekonomi rakyat dari tingkat desa.
Melalui koperasi, kata dia, pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih efisien sekaligus memperkuat kendali negara atas rantai pasok kebutuhan pokok dari tingkat pusat hingga desa.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah, kita sekarang tidak bisa di-blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis,” ucap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
Dia menjelaskan, pemerintah menemukan potensi penghematan yang sangat besar melalui penyederhanaan rantai pasok perdagangan bahan pokok. Prabowo menyebut, panjangnya mata rantai distribusi menyebabkan nilai ekonomi yang dihasilkan petani lebih banyak dinikmati oleh para perantara dibandingkan produsen maupun konsumen.
“Setelah di-research oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Jadi diperhitungkan 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, sepertiga. Yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middleman,” ucap Prabowo. (21/7/2026)
Menurut dia, kehadiran KDMP diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien sehingga margin yang selama ini dinikmati para perantara dapat kembali kepada petani dan masyarakat. Dengan demikian, kata Prabowo, daya beli masyarakat meningkat dan perputaran ekonomi di tingkat desa menjadi makin kuat.
“Dengan koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen, saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ucap Prabowo.
Selain itu, Prabowo menjanjikan, berbagai bentuk penyelewengan harus ditindak agar pembangunan ekonomi nasional berjalan secara sehat dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan.” Pungkasnya.(21/7/2026)
Wonk Alit/SRC
