Jakarta. Suararadarcakrabuana.com – Presiden Prabowo Subianto serius banget mengusung RUU Perampasan Aset UU yang katanya bakal bikin koruptor mikir dua kali sebelum nyolong dan nggak mau balikin aset negara. Dan yang makin seru?. Presiden Prabowo langsung minta Ketua DPR, Puan Maharani, untuk segera membahasnya barengan DPR.
Waktu ngumpul bareng tokoh lintas agama dan parpol di Istana pada 1 September 2025, Prabowo bilang bakal sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan UU ini bersama DPR. Gak cuma itu, KSPSI juga bilang kalau Presiden minta supaya RUU ini langsung dikebut bareng RUU Ketenagakerjaan.
DPR, lewat Wakil Ketua Adies Kadir, menyambut positif dorongan tersebut. Tapi, ya gitu semua sepakat kalau nunggu revisi KUHAP dulu beres. Soalnya, aturan soal perampasan aset itu berkait erat sama sistem pidana yang diatur di KUHAP. Makanya kalau tergesa, dikhawatirkan malah “abuse of power” nantinya.
Sebagai Ketua DPR, Puan sendiri juga bilang kalau pembahasannya bakal dilanjut setelah KUHAP rampung. Dia juga menekankan pentingnya masukan dari berbagai elemen masyarakat supaya RUU ini nggak asal-asalan dan tetap sesuai prosedur.
FYI, RUU Perampasan Aset ini sebenernya sudah masuk Prolegnas Prioritas 2025–2029 dan konsepnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Tinggal ditindaklanjuti barengan DPR nih.
Di sisi lain, Prabowo juga memilih jalur komunikasi dengan DPR dibanding ngeluarkan Perppu. Dia lebih milih dialog dan lobi politik bareng ketua parpol koalisi agar RUU bisa digolkan. Bahkan PPATK pun bakal dilibatkan sebagai sumber data dan teknis pendukung dalam prosesnya.
