CIREBON. Suararadarcakrabuana.com – Paguyuban Wong Cirebon Jeh (PWCJ menggelar Diskusi Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia ke -80, yang bertemakan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Penyelenggaraankegiatan tersebut berlangs pada Minggu, 24 Agustus 2025tepatnya di Caffe Kopi Haneut, Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.
Dalam acara tersebut diwarnai dengan berbagai topik pembahasan dari berbagai lini sektor diwilayah Kabupaten Cirebon, yang
Acara ini dihadiri oleh Ketua PWCJ Fredi, praktisi hukum dari LBH ELIT A. Maman Roenza, pemerhati pendidikan Asyrofuddin S.Pd.I., M.Pd., Gr., Tokoh agama, aktivis Ketenagakerjaan, pegiat sosial, Ketua AWPI DPC Cirebon, Guru, Dosen dan beberapa awak media.
PWCJ mengadakan Diskusi menjadi wadah aspirasi untuk masyarakat dengan semangat kebersamaan untuk menjadikan Cirebon menuju yang lebih baik lagi.
Fredy selaku Ketua PWCJ,, menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang para pahlawan dan doa para ulama. Ia juga menyinggung masih maraknya tawuran dan geng motor di Cirebon, Bahkan pernah mengajukan perda kepada Pemkab Cirebon.
Asyrofuddin selaku pemerhati Pendidikan megatakan bahwa diskusi ini bukan mencari kesalahan pemerintah, namun bertujuan untuk mencari solusi . selain itu juga Ia menyoroti jalan di wilayah timur Cirebon yang belum terselesaikan dan beberapa permasalahan Program Indonesia Pintar (PIP), Seperti hal nya yaitu
2. Keterlambatan pencairan dana, sehingga manfaatnya tidak tepat waktu.
3. Minimnya sosialisasi kepada orang tua siswa.
4. Penyalahgunaan PIP, seperti adanya pungutan administrasi oleh pihak sekolah.
5. Tumpang tindih bantuan dengan program lain.
6. Proses administrasi yang rumit, membuat wali murid dan operator sekolah kesulitan.
“Aspriasi ini harus tersampaikan dengan baik, bukan untuk melemahkan, tapi untuk mencari solusi,” tegas Asyrofuddin.
Praktisi Hukum A.Maman Roenza selaku Ketua LBH Elit menekankan bahwa pentingnya ketegasan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas peredaran obat terlarang. Menurut pandangannya bahwa Polresta Cirebon mempunyai peran sentral.
“Apalagi dengan adanya program gubernur yang memungkinkan anak-anak nakal dikirim ke barak pembinaan. Selain tanggung jawab aparat, ini juga tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Selain menyoroti hukum, ia juga menyoroti kondisi ekonomi Cirebon sebenarnya mumpunyai potensi yang sangat besar untuk menyejahterahkan perekonomian masyarakat Cirebon
“Kabupaten ini sangat berpotensi, tetapi faktanya seakan tertinggal dibandingkan daerah lain, salah satu contoh Kabupaten Cierbon mempunyai laut dan pegunungan, kita manfaatkan sebagai Destinasi wisata untuk membangun perekonomian masyarakat Cirebon. Contoh Wisatawan di Kuningan itu mayoritas dari kabupaten Cirebon, ” ungkap A. Maman Roenza ketua LBH Elit. (24/8/2025)
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/di-duga-ijazah-paket-b-kuwu-pabedilan-wetan-palsu/
Disisi lain Kang Lim selaku Pemerhati hukum lainnya, merasa sangat perihatin dengan proses hukum yang ada di Kabupaten Cirebon. Tidak sedikit yang proses berjalan ditempat dan endingnya berdampak masyarakat yang di rugika, serta menilai solusi kenakalan remaja dimulai dari keluarga.
“Peran orang tua dan lingkungan harus kuat dalam mengontrol anak-anak,” ujarnya.
Menurut tanggapan dari santoso selaku pemerhati pendidikan , seharus disetiap sekolahan diperkuat untuk pendidikan agama sebagai pondasi akhlakpara siswa/ siswinya.
“Kalau bisa anak-anak ditempatkan di pesantren, agar mendapat bimbingan akidah dan mempunyai dasar ilmu Tharekot. Di setiap sekolah negeri atau swasta seharusnya diperbanyak pelajaran agama, terutama mengaji,” ujar Santoso. (24/8/2025).
Sementara menurut pandangana dari H. Uus Ruhiyat selaku pemerhati pendidikan mengingatkan perlunya ada dukungan dari pemerintah Kabupaten, khususnya di sektor pendidikan. Ia mencontohkan SMA Tengah Tani yang berdiri tanpa dukungan tanah dari Pemerintah Kabupaten, melainkan mendapatakan bantuan dari Pemerintah Provinsi.
“Paguyuban ini harus berani bicara lantang dengan solusi nyata, bukan hanya kritik di media sosial, tunjukkan rasa empati untuk kemajuan Kabupaten Cirebon..Belum nampaknya keterlibatan langsung dari pihak Birokrat atau Pejabat terkait Pengadaan dan Pelaksanaan sektor Pendidikan.” Tandasnya
Acep Sobarudin selaku Ketua DPC SPN Kabupaten Cirebon, menyoroti permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon, khususnya terkait UU Cipta Kerja dan praktik outsourcing berkepanjangan.
“Kami menolak aturan yang tidak pro-buruh, termasuk sistem pemagangan yang justru merugikan pekerja. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terkait rekrutmen tenaga kerja, dan ini harus diperkuat dengan perda ketenagakerjaan,” tegasnya.
Hendi menegaskan bahwa pentingnya organisasi memiliki arah yang positif dan tetap solid dalam membangun dan mecerdaskan generasi muda, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
” Saya berharap diskusi ini bukan saja acara seremonial melainkan adanya tindak lanjut yang real. Agar apa yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan solusi yang terbaik.” ujar Hend
Senada, Nunu Sobari pemerhati sosial dan agama, juga menekankan agar paguyuban memiliki visi jelas. Ia bahkan mengusulkan adanya kegiatan patungan agar organisasi semakin kokoh.
Dalam kesempatan itu, Nunu juga menyinggung fenomena perceraian yang meningkat di masyarakat. Menurutnya, perceraian tidak hanya dipicu masalah ekonomi atau pertengkaran, tetapi juga faktor biologis.
“Banyak suami yang tidak mampu secara fisik, ditambah lagi istri yang bekerja ke luar negeri membuat suami kesepian hingga berujung perceraian,” ungkapnya.
Diskusi Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 ini ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat solidaritas, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Paguyuban Wong Cirebon Jeh hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendorong pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Redaksi ; RS,SH
